Memahami Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara dilakukan pada sidang BPUPKI Ke-1, Sidang Panitia 9, dan Sidang BPUPKI Ke-dua yg akhirnya disahkan menjadi dasar negara. Pancasila mempunyai makna yang sangat mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu menarik membahas proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam Pasal 2 UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Tak hanya sekadar menjadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Artinya, Pancasila dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Bangsa tanpa pandangan hidup rentan terpecah karena tidak memiliki arah, tujuan, atau cita-cita yang jelas.

Adanya Pancasila sebagai pandangan hidup menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki pedoman atau petunjuk hidup yang dijadikan acuan. Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Proses perumusan Pancasila diawali saat sidang BPUPKI pertama. Dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan permasalahan yang perlu dibahas dalam sidang tersebut.

Anggota BPUPKI terdiri dari 63 orang. Kemudian bertambah menjadi 68 orang menjelang sidang 10 Juli 1945. BPUPKI terdiri atas 23 orang birokrat fungsional, 17 orang golongan pergerakan kebangsaan, 11 orang golongan independen atua swasta dan 7 orang dari guru dan mubalig.

Sidang pertama BPUPKI diadakan pada 28 Mei-1 Juni 1945. Sidang itu dibuka dengan sambutan dari wakil tentara pendudukan Jepang atau Dai Nippon, yang memberi nasihat agar BPUPKI mengadakan penyelidikan secara cermat berkaitan dengan dasar Indonesia merdeka.

Sidang itu melibatkan Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Masing-masing pun menyampaikan rumusannya yakni sebagia berikut:

1. Rumusan Dasar Negara dari Mohammad Yamin

Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada 29 Mei 1945. Awalnya, ia menyampaikan dasar negara tersebut tidak secara tertulis. Kelima usulan dasar negara itu yakni Peri Kebangsaan, Peri Kemanusaiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian, ia pun menyampaikan usulan lainnya.

Selain itu, Mohammad Yamin juga menyampaikan usulan terkait rancangan lima dasar negara yang berupa gagasan tertulis. Berikut rumusan dasar negara dari Moh Yamin.

• Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Kebangsaan Persatuan Indonesia.
• Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Kerakyatan yang dipimpin olh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Rumusan Dasar Negara dari Soepomo

Soepomo menyampaikan rumusan dasar negara pada 31 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang diungkapkan oleh Soepomo tersebut, adalah sebagai berikut:

• Persatuan
• Kekeluargaan
• Keseimbangan Lahir dan Batin
• Musyawarah
• Keadilan Rakyat

3. Rumusan Dasar Negara dari Soekarno

Soekarno juga menyampaikan terkait rumusan lima dasar negara pada 1 Juni 1945. Rumusan yang diajukan oleh Soekarno tersebut adalah sebagai berikut:

• Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme
• Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
• Mufakat atau Demokrasi
• Kesejahteraan Sosial
• Ketuhanan Yang Maha Esa

Sejarah Singkat Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945, sidang BPUPKI yang pertama pun berakhir. Ketua BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil tersebut, adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila.

Dalam anggota kecil itu, ada golongan penting yang berbeda pandangan. Satu golongan ingin agar Islam menjadi dasar negara. Sementara pihak lain menghendaki paham kebangsaan. Perbedaan ini pun sidang panitia kecil sedikit terhambat.

Dengan adanya perselisihan antar golongan tersebut, Panitia Kecil yang berjumlah 38 orang itu menunjuk 9 orang. Panitia itu pun dikenal dengan Panitia Sembilan.

Anggota Panitia Sembilan adalah yang beranggotakan Ki Bagus Hadikusuma, Kyai Haji Wakhid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokrosuyoso, Moh. Hatta, H. Agus Salim, dan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9.

Pada 10 Juli 1945 yakni sidang kedua BPUPKI, Panitia Sembilan mengumumkan bahwa telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan itu dikenal dengan Piagam Jakarta yang berbunyi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Ke-1 dianggap sebagai jalan tengah karena perbedaan pendapat golongan Islam dan kebangsaan. Namun tetap saja muncul keberatan dari Latuharhary yang didukung Wongsonegoro dan Husin Joyodiningrat. Keberatan juga datang dari Ki Bagus Hadiusumo.

Ketika Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, tiba-tiba Jepang menyerah pada sekutu. Pasalnya, terjadi ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kejadian ini pun menjadi kesempatan Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya. Meski sempat terjadi beberapa hal, kemerdekaan Indonesia pun berhasil diproklamasikan.

Akhirnya Indonesia pun membentuk PPKI yang dilantik pada 18 Agustus 1945 dan mulai sidang pada 19 Agustus 1945. Direncanakan 24 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Kemudian, pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dan UUD NRI 1945 pun disahkan. Sejak saat itulah Pancasila menjadi dasar negara.

Rumusan tersebut pun menjadi Pancasila yang tercantum pada UUD 1945 dengan sila-sila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Demikian penjelasan terkait proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Masing-masing sila itu memiliki lambang-lambang yang terdapat pada perisai burung Garuda Indonesia seperti Bintang, Rantai, Pohon Beringin, Kepala Banteng, dan Padi dan Kapas.

Tak hanya itu, masing-masing sila memiliki makna tersendiri. Makna Pancasila di setiap silanya memiliki keterkaitan dan tak terpisahkan satu sama lain. Nilai luhur yang dibawa yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.