Jokowi Beri Tugas Kepala Daerah: Tekan Stunting dan Kemiskinan
Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk aktif menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di daerahnya masing-masing. Penggunaan teknologi menjadi salah satu cara yang didorong Kepala Negara.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrem nasiona pada 2024. Pada 2022, angka kemiskinan ekstrem secara nasional telah mencapai angka 2%.
Namun, Jokowi menilai masih ada daerah dengan angka kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi. Kepala Negara mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengacu data kemiskinan ekstrem di setiap daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
"14 provinsi angka kemiskinan ekstremnya di atas angka nasional. Saya kira saya tidak usah menyampaikan lagi intervensi apa yang harus dilakukan. Semua pemerintah daerah sudah tahu," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia 2023, Selasa (17/1).
Secara sedehana, kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana daya beli masyarakat kurang dari US$ 2 atau sekitar Rp 30.000 per hari. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K mendata angka kemiskinan ekstrem nasional pada 2021 adalah 4% atau 10,86 juta jiwa.
Jokowi berharap agar seluruh pemerintah daerah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting, Menurutnya, hal tersebut penting karena dapat menentukan arti puncak bonus demografi nasional yang diproyeksi terjadi pada 2030-2035.
Jokowi menilai bonus demografi tersebut dapat menjadi berkah jika negara berhasil menurunkan angka stunting secara nasional. Namun, jika gagal turun, maka bonus demografi bisa menjadi beban negara.
Presiden mendata stunting pada 2014 mencapai 37%. Angka tersebut berhasil ditekan menjadi 24% pada 2021 dan 21% pada 2022. Adapun, target angka stunting pemerintah pada 2024 adalah 14%.
"Target 2024 bukan hal yang mudah, tapi kalau kerja keras kita seperti bekerja saat mengendalikan pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan," kata Jokowi.
Jokowi menilai ada dua momen penting yang harus pemerintah lakukan untuk menurunkan angka stunting, yakni saat masa ibu hamil dan saat bayi berumur kurang dari 24 bulan.
Agar bayi tumbuh sehat, ibu harus memiliki sirkulasi darah yang sehat dan terhindar dari penyakit saat masa kehamilan. Setelah bayi lahir, bayi harus terhindar dari asupan makan siap saji dan infeksi.
"Jangan diberikan makanan ultra process, seperti biskuit dan bubur instan. Hati-hati, banyak yang keliru ini. Beri bayi yang namanya protein-protein hewani yang tinggi zat besinya, seperti ati ayam, telur, dan asi eksklusif," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi berpendapat pengawasan ibu hamil dan balita oleh pemerintah menjadi penting dalam melakukan intervensi tersebut. Kepala Negara memberi penekanan pada keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penggunaan teknologi dalam melakukan pengawasan tersebut.
Sebelumnya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE telah berhasil menurunkan indeks stunting di Sumedang dari 32,2% pada 2018 menjadi 8,27% pada 2022. Menurutnya, SPBE memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatasi stunting sesuai dengan kebutuhan hingga tingkat desa.
