Jokowi Sempat Dapat Tekanan dari DPR dan Parpol untuk Lockdown
Presiden Joko Widodo mengaku mendapat tekanan dari para legislator dan kader partai politik saat awal menangani pandemi Covid-19. Kala itu, Kepala Negara harus memutuskan apakah Indonesia akan mengikuti jejak kebijakan negara lain mengenai penguncian wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19.
Tekanan tak hanya datang dari politisi. Jokowi mengatakan saat awal Covid-19, 80% menteri menyetujui implementasi kebijakan lockdown di dalam negeri.
"Enggak dari DPR, enggak dari partai politik, semuanya mau lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu, pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, tergesa-gesa, bisa salah memilih kebijakan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, Kamis (26/1).
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku bersemedi selama tiga hari untuk memutuskan tidak menerapkan kebijakan lockdown dan menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Jokowi menyampaikan pertimbangan utama saat itu adalah kondisi masyarakat.
Menurutnya, penerapan lockdown berpotensi memicu kerusuhan di masyarakat. Pasalnya, kebijakan lockdown akan menutup kemampuan masyarakat mencari nafkah.
"Semua ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan saat itu pendapatan negara anjlok 12% setelah pandemi Covid-19 menyerang. Pada saat yang sama, belanja pemerintah meningkat hingga 16%. Artinya, ada defisit sekitar 4%.
Kondisi masyarakat juga yang menentukan pemerintah untuk memilih menggunakan kebijakan gas dan rem. Akan tetapi, Jokowi mengaku hal tersebut tidak mudah lantaran data yang tersedia di dalam negeri tidak siap untuk dijadikan dasar kebijakan.
Menurutnya, data tentang hal yang sama di setiap instansi pemerintahan menunjukkan angka yang berbeda. Namun faktor yang membantu pemerintah untuk cepat beradaptasi dengan pandemi Covid-19 adalah partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi dan ekonomi nasional.
"Partisipasi ini yang harus kita apresiasi, kita hargai, karena memberi dukungan. Dunia usaha, masyarakat di bawah, semua bergerak," kata Jokowi.
