DPR Usulkan Merger KPPU dan BPSK dalam Revisi UU Perlindungan Konsumen
DPR mengusulkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK digabung di bawah satu lembaga. Rencana penggabungan lembaga tersebut akan dituangkan dalam Revisi Undang-Undang No. 8-1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Anggota Komisi VI DPR Darmandi Durianto mengatakan para anggota komisi VI sepakat untuk menggabung dua lembaga dalam rangka penguatan perlindungan konsumen. "Kami putuskan tim KPPU dan BPSK untuk bertemu dan menyusun task force," kata Darmandi di Gedung DPR, Selasa (14/3).
Alasan penggabungan ini karena DPR menilai sanksi yang diputuskan KPPU tetap tidak membuat efek jera terhadap pelaku usaha dan pelayanan terhadap konsumen tidak menjadi lebih baik. Dia menyebut kartel yang merugikan konsumen berhenti sampai pengenaan sanksi tanpa membuat praktik tersebut berhenti.
Selain itu, Darmandi menilai penggabungan tersebut dapat memperkuat sumber daya hukum BPSK dalam membantu konsumen. Darmandi mencatat hampir semua kasus yang ditangani BPSK pada akhirnya dimenangkan oleh pelaku usaha.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh kontradiksi dalam UU Perlindungan Konsumen saat ini. Pasal 54 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa putusan majelis hakim BPSK bersifat final dan mengikat.
Akan tetapi, Pasal 58 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengizinkan pelaku usaha untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Tidak ada satupun putusan Mahkamah Agung yang seingat saya menang untuk konsumen," kata Darmandi.
