Survei Praxis PR: Kejujuran & Integritas Wajib Dimiliki Tokoh Politik
Praxis Public Relations (PR), agensi yang bergerak di bidang hubungan masyarakat, merilis hasil survei yang memotret persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas eksekutif dan legislatif, serta pola konsumsi media masyarakat.
Survei yang didukung oleh Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) itu dilakukan terhadap 1.102 responden dengan rentang usia 16-45 tahun di 12 kota di Indonesia.
Hasil survei menyimpulkan bahwa kejujuran dan integritas merupakan kualitas yang dianggap paling penting untuk dimiliki oleh tokoh pemerintah eksekutif (62,62 persen) dan legislatif (76,40 persen).
Kualitas yang penting dimiliki oleh tokoh pemerintahan menurut laki-laki adalah visi dan misi (42,36 persen). Sementara, menurut perempuan, etos kerja dan dedikasi (44,68 persen) adalah hal yang krusial.
Kemudian, kualitas yang penting dimiliki untuk tokoh legislatif menurut laki-laki adalah visi dan misi (28,11 persen), sementara perempuan menganggap etos kerja, dedikasi (33,88 persen) dan empati (33,22 persen) merupakan hal yang esensial.
Praxis PR juga memaparkan temuan-temuan dari hasil survei, yakni:
▪ 65,61 persen masyarakat belum puas dengan layanan pembangunan ekonomi pemerintah pusat. Pada saat yang sama, 65,06 persen masyarakat belum puas dengan layanan infrastruktur dan layanan publik pemerintah daerah
▪ 47,01 persen masyarakat belum puas dengan layanan pembangunan ekonomi dari lembaga legislatif pusat. Sementara, terkait lembaga legislatif daerah, 60,62 persen masyarakat belum puas dengan layanan penanganan korupsi dan tata kelola pemerintahan
▪ 90,80 persen Gen Z belum puas terhadap sektor penegakan hukum di tataran pemerintah pusat. Pada sisi lain, 67,15 persen Gen Y dan 49,30 persen Gen X menilai sektor pembangunan ekonomi sebagai hal yang paling tidak memuaskan
▪ Hanya 36,12 persen masyarakat yang mengonsumsi konten politik secara reguler
Hasil survei juga menunjukan bahwa layanan di sektor-sektor yang dinilai belum memuaskan justru merupakan layanan yang paling penting.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan, survei Praxis menggarisbawahi survei KPPOD tahun lalu.
“Maka dari itu, kita harapkan para pengambil kebijakan, terutama di level daerah, untuk tetap memperhatikan isu kebijakan. Terutama, di tahun 2023 dan tahun pemilu 2024,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (11/4).
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, menyatakan pentingnya independensi media. Menurutnya, dari 10 elemen jurnalistik, hal yang paling utama adalah independensi, diikuti oleh tanggung jawab kepada publik.
Berkaitan dengan hal itu, hasil survei Praxis menemukan 57 persen masyarakat menganggap aspek independensi dari konten media perlu ditingkatkan. Aspek independensi dianggap sebagai hal yang lebih esensial ketimbang kecepatan penyebaran konten.
Director of Public Affairs Praxis PR cum Wakil Ketua Umum PAFI, Sofyan Herbowo, berharap hasil survei ini dapat menjadi katalisator perubahan ke arah positif, khususnya menjelang tahun politik 2024.
“Saya percaya penemuan menarik dari survei ini dapat menjadi masukan yang membangun bagi tokoh pemerintah Indonesia. Sehingga, pada akhirnya ekosistem demokrasi yang lebih sehat dapat tercipta,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum PAFI, Agung Laksamana, menyatakan data-data hasil survei Praxis PR tak hanya dapat digunakan untuk praktisi public affairs, tetapi juga untuk menambah informasi terkait kontestasi politik. “Bagi kami sebagai praktisi public affairs, tentunya sebuah langkah maju untuk melihat apa yang bisa kita antisipasi ke dalam lanskap politik ke depan,” tuturnya.
