Pemerintah Buka Registrasi Perdagangan Karbon, OJK Jadi Regulator
Pemerintah memberi amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengatur tata kelola perdagangan karbon di dalam negeri. Implementasi perdagangan karbon ditujukan untuk menarik investasi hijau lewat transaksi jual beli karbon.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa perdagangan karbon domestik bersifat terbuka. Seluruh mekanisme tata perdagangan berada di dalam bursa karbon di Indonesia.
Perdagangan karbon ini terbuka bagi semua pelaku usaha dengan syarat harus mendaftarkan diri ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Meski begitu, Bahlil belum memberi uraian lebih lanjut soal kepastian pelaksanaan perdagangan karbon.
"Nanti OJK yang akan mengatur," kata Bahlil dalam Konferensi Pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (3/5).
Pemerintah sejauh ini masih melakukan penataan perizinan bagi hutan lindung dan taman konservasi yang berada di wilayah atau area konsesi. Penetapan perizinan lahan yang bakal menjadi sumber penyerap emisi karbon akan diurus oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Investasi.
Dia pun menjelaskan, perdagangan karbon hanya berlaku di bursa perdagangan dalam negeri. "Harga karbon di Indonesia tidak boleh di jual di pasar bursa yang lain. kita tidak ingin di luar negeri," ujar Bahlil.
Implementasi perdagangan karbon dipercaya sanggup mendatangkan pendapatan yang besar bagi negara. Alasannya, Indonesia memiliki cadangan penyimpanan injeksi CO2 yang besar. Cadangan penyimpanan yang dimaksud adalah bekas reservoir lapangan migas yang tak lagi dieksploitasi.
"Jangan sampai ini dikapitalisasi oleh negara lain, apalagi negara tetangga. Mereka tidak mempunyai penghasil karbon dan tidak punya tempat penyimpanan CO2 tapi mereka membuka bursa karbon itu," kata Bahlil.
Lebih lanjut, kata Bahlil, KLHK akan menjadi pihak penyaring pertama untuk perusahaan yang ingin turut serta di dalam perdagangan karbon. KLHK bertugas melakukan sertifikasi sebelum suatu perusahaan melakukan perdagangan karbon di bursa karbon.
"Registrasi mulai berlaku sekarang di Kementerian LHK. Teknisnya di LHK," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian ESDM resmi meluncurkan mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik mulai hari ini, Rabu (22/2). Mekanisme ini akan dijalankan oleh 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang dimiliki oleh 42 perusahaan dengan total kapasitas terpasang 33.569 megawatt (MW).
Potensi Perdagangan Karbon
Pelaksanaan perdagangan karbon diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri ESDM pada akhir Desember 2022. Implementasi perdagangan karbon tahun ini wajib berlaku untuk PLTU batu bara yang tersambung ke jaringan tenaga listrik PLN dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, mengatakan sejauh ini ada potensi 500 ribu ton CO2e yang bisa diperdagangkan. Hitung-hitungan itu berangkat dari adanya selisih batas keluaran emisi dari 99 PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, terdapat kuota 10,2 juta ton emisi dari gabungan beberapa PLTU yang berada di bawah ketentuan emisi yang boleh dikeluarkan secara tahunan. Sementara di sisi lain, ada 9,7 juta ton emisi dari sejumlah PLTU yang melebihi ketentuan batas atas emisi yang ditetapkan.
PLTU yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca melebihi batas atas wajib membeli sisa kuota keluaran emisi dari PLTU lain yang keluaran emisi tahunannya berada di bawah batas atas. "Untuk yang diperdagangkan itu yang surplus, sekitar 500 ribu ton CO2e," kata Jisman di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (22/2).
Lebih lanjut, kisaran harga karbon yang diperdagangkan ditentukan lewat mekanisme harga pasar sekira US$ 2 hingga US$ 18 per ton CO2e. "Kalau sekarang ditentukan dari harga pasar. Kalau sudah mulai jalan, bisa dievaluasi lagi, kalau perdagangan internasional bisa US$ 2 sampai US$ 99 per ton CO2e," ujar Jisman.
