Berita perdagangan karbon Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian ESDM mencatat nilai transaksi perdagangan karbon pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mencapai Rp 84,17 miliar pada 2023.

OJK terus mendorong perkembangan bursa karbon melalui program edukasi, seminar, dan focus group discussion (FGD) dengan inisiatif sendiri ataupun dalam memenuhi undangan para pemangku kepentingan.

Kementerian Perindustrian tengah melakukan berbagai persiapan untuk dekarbonisasi dengan merumuskan berbagai macam kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menjajaki skema fiskal baru melalui perdagangan karbon.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE berencana mendaftarkan dua proyek miliknya di Bursa Karbon Indonesia.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon saat ini dalam tahap konsultasi publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjajaki peluang perdagangan karbon dengan Uni Eropa.

Menurut Moeldoko, perdagangan karbon merupakan program Presiden Jokowi, makanya optimasi dan percepatan program ini harus dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi Berakhir pada Oktober 2024.

Perusahaan di Indonesia yang ingin melakukan perdagangan karbon wajib mengurus Sistem Registasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

Penyimpanan karbon domestik dialokasikan minimal 70 persen.

Perdagangan karbon merupakan salah satu strategi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Perlu konsistensi kebijakan EBT untuk mengoptimalkannya.

Pemerintah akan segera memberlakukan perdagangan karbon luar negeri.

IOSCO mengusulkan 21 langkah keamanan untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan penegakan hukum di pasar karbon sukarela (voluntary carbon market atau VCM).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa keuangan (OJK), Inarno Djajadi mengatakan 71,95% karbon yang ditawarkan masih belum terjual.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong berbagai respon atau kebijakan dari sisi instrumen fiskal seperti membangun pasar karbon dan pajak karbon yang dilakukan secara