Berita perdagangan karbon Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

WRI Indonesia menilai pemberian insentif pada masyarakat akan berjalan efektif jika harga karbon cukup tinggi.

Zulkifli Hasan mengatakan salah satu tujuan kebijakan perdagangan karbon tersebut mendorong sumber dana perlindungan taman nasional.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut penerbitan Perpres ini akan mendongkrak sentimen perdagangan karbon di bursa karbon.

“Jadi, selama ini yang belum jelas atau syaratnya banyak, rumit, ruwet, lahir Perpres 110 ini untuk memudahkan (perdagangan karbon),” kata Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam waktu dekat, KLH bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional yang diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebut Perpres baru ini mengubah arah nilai ekonomi karbon dari instrumen lingkungan menjadi alat ekonomi nasional.

Perpres baru ini dinilai sebagai bentuk komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengakselerasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia resmi menandatangani mutual recognition agreement (MRA) terkait perdagangan karbon dengan Verra, organisasi non-profit terkait lingkungan.

Perdagangan karbon Indonesia akan semakin kuat di pasar internasional dengan adanya Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Verra.

Ary menyebutkan, total karbon yang akan diperdagangkan dari 14 proyek yang bertransisi ke Paris Agreement Crediting Mechanism (PCAM) mencapai 4,8 juta ton CO2e.

Saat ini di BEI belum memiliki produk removal carbon credit, padahal permintaannya di pasar cukup besar.

Paviliun Indonesia di COP30 akan menjadi sarana untuk mempertemukan penjual dan calon pembeli karbon, termasuk potensi karbon berbasis alam.

Regulasi baru di pasar karbon Cina ini akan memperluas partisipasi pasar hingga ke bank dan institusi keuangan.

Kopi Tuku dan Bumiterra menggelar kegiatan lomba 17-an dan donasi di SDN 24 Rumbih Desa Rumbih, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sekolah yang tak pernah diperbaiki sejak 1998.

Laporan Southeast Asia's Green Economy 2025 menyebut pasar karbon di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Singapura baru mencapai 3% dari potensi mitigasi di seluruh ekosistem.