Berita perdagangan karbon Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon saat ini dalam tahap konsultasi publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjajaki peluang perdagangan karbon dengan Uni Eropa.

Menurut Moeldoko, perdagangan karbon merupakan program Presiden Jokowi, makanya optimasi dan percepatan program ini harus dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi Berakhir pada Oktober 2024.

Perusahaan di Indonesia yang ingin melakukan perdagangan karbon wajib mengurus Sistem Registasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

Penyimpanan karbon domestik dialokasikan minimal 70 persen.

Perdagangan karbon merupakan salah satu strategi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Perlu konsistensi kebijakan EBT untuk mengoptimalkannya.

Pemerintah akan segera memberlakukan perdagangan karbon luar negeri.

IOSCO mengusulkan 21 langkah keamanan untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan penegakan hukum di pasar karbon sukarela (voluntary carbon market atau VCM).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa keuangan (OJK), Inarno Djajadi mengatakan 71,95% karbon yang ditawarkan masih belum terjual.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong berbagai respon atau kebijakan dari sisi instrumen fiskal seperti membangun pasar karbon dan pajak karbon yang dilakukan secara

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan saat ini terdapat 24 entitas yang mengajukan diri sebagai pengguna jasa bursa karbon (PJBK).

Pemerintah mengusulkan ada ketentuan nilai ekonomi karbon dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru da Terbarukan (RUU EBET)

Harga karbon di atas $25 per ton juga dapat membantu mempercepat rencana yang didukung ADB untuk melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa sektor migas Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 8 gigaton dan 400 gigaton di saline aquifer.

Teknologi Carbon Capture Storage (CCS) harus dikembangkan dan direalisasikan agar sektor migas bisa benar-benar masuk dalam perdagangan karbon.