Demokrat Minta Kementerian PUPR Transparan Soal Data Pembangunan Jalan

Partai Demokrat meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) transparan dalam mengungkap data pembangunan jalan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Kementerian PUPR tidak boleh mengabaikan data yang telah disajikan oleh Badan Pusat Statistik.

Menurut Herzaky Demokrat menilai data realisasi pembangunan jalan yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian tidak akurat lantaran tak berpatokan pada data BPS. Padahal menurut Herzaky, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kementerian dan lembaga untuk merujuk data BPS dalam pengambilan kebijakan.

“Jadi data BPS yang kami pegang. Jangan sampai data BPS mendadak berubah atau tidak bisa diakses. Tapi, kami sudah scene capture data-datanya,” ungkap Herzaky, Jumat (26/5).

Herzaky menjelaskan, kritik terhadap Dirjen Bina Marga disampaikan karena adanya perbedaan data yang dirilis dibanding data BPS. Dalam keterangannya, Hedy menjelaskan pembangunan jalan nasional baru mencapai 9.221 kilometer selama rentang 2005-2022. Adapun rinciannya adalah sepanjang 3.835 kilometer di era SBY dan sepanjang 5.386 kilometer di era Jokowi.

Menurut Herzaky merujuk data BPS pada periode 2004-2014 terdapat  peningkatan jalan nasional dari 34.628 kilometer menjadi 46.432 kilometer. Demokrat juga mencatat selama masa pemerintahan SBY terjadi peningkatan panjang jalan pada setiap status kewenangan dari 372.928 kilometer menjadi 517.753 kilometer.

Di sisi lain, Herzaky mengatakan data pembangunan jalan yang dirilis BPS dan menjadi rujukan Demokrat juga sesuai dengan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI masa sidang V pada Jumat (19/5). Ketika itu Sri Mulyani menyebut bawah pada era Presiden Jokowi telah terjadi peningkatan jalan nasional sepanjang 1.385 kilometer dari 46.432 kilometer menjadi 47.817 kilometer.

“Sri Mulyani sendiri yang bicara. Ini forum resmi, laporan Menkeu. Di situ ada data jalan yang jelas. Mengapa sekarang Kementerian PUPR seperti kebakaran jenggot?” ujar Herzaky.

Lebih jauh Herzaky juga mengingatkan Dirjen Bina Marga untuk tunduk pada instruksi Presiden Jokowi mengenai penggunaan data nasional. Ia merujuk pernyataan Presiden Jokowi pada Oktober 2018 yang menyebutkan agar seluruh kementerian dan lembaga hanya merujuk pada satu data yaitu data yang disajikan BPS.

Katadata.co.id telah meminta klarifikasi pada Hedy soal kritik dari Demokrat. Namun, Hedy tidak bersedia berkomentar dan menyerahkan urusan klarifikasi pada Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

"Koordinasi sama Pak Endra ya," ujar Hedy singkat. 

Adapun Endra tak merespon pesan whatsapp dan telepon yang dilayangkan meski nNotifikasi fitur aplikasi percakapan itu menunjukkan pesan telah dibaca. 

Anies Sorot Pembangunan Jalan Era SBY vs Jokowi

Ihwal capaian pembangunan jalan antara era SBY dan Jokowi ini ramai diperbincangkan setelah diungkap oleh calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan. Saat berpidato di puncak peringatan ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera, Sabtu (20/5) Anies mengatakan sepanjang 1.569 kilometer jalan tol telah dibangun di era Jokowi. Sedangkan jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 19.000 Km.

Berbeda dengan era Jokowi, Anies menyebut pembangunan jalan di era SBY lebih banyak untuk jalan tak berbayar. Ia menyebut jalan tak berbayar yang dibangun di era SBY mencapai 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat dari era Jokowi. Data itu dikutip Anies dari data Badan Pusat Statistik yang telah diolah tim Katadata.co.id.

Lima hari setelah pidato Anies, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian memberi klarifikasi. Ia menjelaskan pembangunan jalan nasional baru mencapai 9.221 kilometer selama rentang 2005-2022.

Hedy menyebut realisasi pembangunan jalan nasional pada masa SBY (2005-2014) mencapai 3.835 km. Sementara sejak 2015 hingga 2022 yang mencakup delapan tahun masa pemerintahan Jokowi, Kementerian PUPR telah membangun jalan nasional sepanjang 5.386 kilometer. Hedy menyebut perubahan panjang jalan tersebut tidak hanya karena adanya pembangunan jalan baru.

 “Justru sebagian besar disebabkan adanya perubahan status jalan,” ujar Hedy.

Hedy menjelaskan pertimbangan perubahan status jalan daerah jadi jalan nasional dilakukan seiring dengan peningkatan kepadatan jalan. Adapun pertambahan panjang jalan yang berasal dari pembangunan jalan baru disebabkan prosesnya yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, anggaran untuk membangun membutuhkan dana besar.