Pemerintah Dukung PBB Adopsi Perjanjian BBNJ Percepat Konservasi Laut
Pemerintah Indonesia mendukung adopsi perjanjian tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di luar Yurisdiksi Nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) atau BBNJ. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan adopsi akan mendorong percepatan konservasi lingkungan laut dan pemulihan laut.
“(Tim Nasional) Indonesia sudah berperan aktif dan strategis dalam negosiasi, namun lebih penting lagi menggunakan instrumen ini (perjanjian BBNJ) untuk kepentingan Indonesia,” ujar Luhut seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/6).
Menurut Luhut penerapan bioteknologi akan menjadi penggerak industri medis dan teknologi strategis di masa depan. Oleh karena itu ia berharap Indonesia tidak ketinggalan dalam pemanfaatannya. “Kita harus ‘take action’ sekarang,” ujar Luhut.
Perjanjian BBNJ telah diadopsi secara konsensus oleh 193 negara anggota PBB di Markas Besar PPB, New York, Amerika Serikat, pada Senin (19/6). BBNJ merupakan perjanjian baru di bawah UNCLOS untuk mengatur perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik di laut internasional.
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York Duta Besar Arrmanatha C. Nasir menekankan Indonesia dan negara berkembang lainnya memiliki peran strategis dalam implementasi isi perjanjian BBNJ. Dalam pernyataan nasional yang disampaikan pada sesi adopsi perjanjian BBNJ, Dubes Arrmanatha mengatakan negara berkembang terlibat lebih aktif dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik di laut khususnya di luar yurisdiksi nasional..
“Indonesia berkomitmen untuk turut berkolaborasi meningkatkan pemahaman terkait sumber daya hayati di laut bebas dan siap berkolaborasi melakukan peningkatan kapasitas demi kemaslahatan bersama,” kata Arrmanatha sesi konferensi BBNJ.
Dalam pertemuan internasional itu, tim nasional yang berasal dari lintas kementerian juga mendorong agar bioteknologi menjadi aspek tak terpisahkan dari alih teknologi kepada negara berkembang. Selain memperjuangkan kesetaraan kesempatan bagi negara berkembang, Indonesia juga memastikan agar sumber daya genetik terbesar yang ada di laut tidak dikecualikan dari rezim pembagian manfaat bagi semua negara.
Armanatha juga menjelaskan pemerintah secara gigih memastikan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut bebas tidak dikecualikan dari proses konsultasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas. Selain itu pemerintah menentang keras pelaksanaan aktivitas di laut bebas yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsultatif dengan negara di sekitar aktivitas laut bebas.
Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi, selaku pimpinan delegasi Indonesia pada 5th Resumed Session IGC-BBNJ berharap adopsi perjanjian BBNJ menjadi batu lompatan penguatan diplomasi maritim Indonesia. Jodi menyebut kepemimpinan Indonesia dalam konteks peran negara pulau dan kepulauan dilakukan dengan memastikan kebijakan afirmasi bagi keterwakilan pakar negara pulau dan kepulauan dalam skema institusional dan pengembangan kapasitas perjanjian BBNJ.
Ia juga meminta agar soliditas dan kegigihan Tim Nasional Indonesia dalam negosiasi terus dilanjutkan melalui rencana aksi yang terukur untuk implementasi. “Dalam tiga bulan kita harus bisa susun implementasi regulasi, riset, keterlibatan sektor bisnis, dan diplomasi, yang terukur,“ kata Jodi.
