Aburizal Bakrie Tolak Munaslub, Minta Golkar Fokus Menangkan Pemilu

Ira Guslina Sufa
28 Juli 2023, 09:20
Golkar
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kedua kiri) saat Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta seluruh kader tetap solid dan bersatu untuk memperkuat pemenangan Partai Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut Aburizal seluruh kader harus menghormati keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019 yang diperkuat kembali lewat Rapat Pimpinan Nasional pada 2021 lalu. 

“Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai,” kata Aburizal Bakrie seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/7). 

Menurut Aburizal soliditas partai saat ini diperlukan untuk bisa menggerakan mesin politik menghadapi pemilu. Adapun keputusan Munas dan Rapimnas menyatakan suksesi pergantian ketua umum Golkar digelar pada 2024. Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan Airlangga Hartarto sekaligus memonitor perkembangan terkini Partai Golkar.

"Saya meminta seluruh kader bersatu, menyampingkan, dan menolak dengan tegas tindakan kontra produktif, seperti wacana munaslub," kata Aburizal lagi.

Mantan Ketua Umum Golkar yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pembina mengayakan hiruk pikuk permintaan munaslub yang disampaikan beberapa kader adalah langkah kontra produktif yang bisa merugikan partai. Bila keinginan itu diikuti menurut dia justru akan melemahkan Partai Golkar untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu mendatang.

Aburizal pun menekankan pentingnya kerja sama di internal Golkar untuk memperkuat konsolidasi memenangkan pemilu legislatif dan presiden. Ia mengimbau semua kader untuk menyiapkan diri menerapkan kerja politik yang berkesinambungan, terstruktur, dan sistematis dalam merealisasikan target kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024.

Dukung Airlangga Merapat ke PDIP

Di sisi lain, Aburizal menyarankan agar Airlangga Hartarto, sebagai mandataris Munas Partai Golkar 2019, terus melanjutkan komunikasi dan lobi dengan para pimpinan partai politik lainnya. Ia pun menyambut baik kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke kediaman Airlangga pada Kamis (27/7).

Ia menilai pemberian seikat bunga kuning merah dari Airlangga sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih interns menjelang pemilu. Menurut Aburizal, Parta Golkar harus mulai bersikap jelas dalam menghadapi pilpres. 

“berharap agar sambutan hangat Ketua Umum Airlangga berupa seikat ‘bunga kuning merah’ dapat berlanjut ke tingkat yang lebih riil dalam membangun Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan aman," ujar Aburizal lagi. 

Selain itu, Aburizal menyampaikan apresiasi atas pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan tidak ikut campur dengan urusan atau dinamika internal Partai Golkar. Ia yakin Presiden memahami mekanisme di internal Golkar dalam pergantian kepemimpinan. 

Sebelumnya desakan untuk menggelar munaslub disampaikan oleh tiga organisasi pendiri Golkar yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Mereka  meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.  

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian menyebut permintaan mundur sudah menjadi kesepakatan bersama.   Menurut Lawrence permintaan mundur mengerucut setelah ormas pendiri menilai kinerja Airlangga di partai tidak maksimal.

Hal itu ditandai dengan temuan sejumlah survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Golkar pada pemilu 2024. Permintaan mundur tidak berkaitan dengan posisi Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara," ujar Lawrence seperti dikutip, Kamis (13/7).  

Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak menunjukkan kinerja mumpuni dalam memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Padahal, waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan waktu 3 bulan lagi. 

Reporter: Antara

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...