Tanda Tanya Kelanjutan Kartu Prakerja Usai Jokowi Lengser Tahun Depan
Masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada Oktober 2024. Tanda tanya pun meliputi program kartu prakerja yang merupakan program yang dirumuskan Jokowi.
Deputi III Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan dasar dari kartu prakerja adalah peraturan presiden. Artinya, nasib dari program yang muncul di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tersebut sangat bergantung pada keputusan presiden berikutnya.
Dia berharap program kartu prakerja akan tetap ada usai Pilpres 2024. Namun, ia belum bisa memastikan keberlanjutan program tersebut usai pemerintahan berganti nanti.
"Tahun depan masih ada, kalau setelah pemerintahan ganti, setelah 2024, kami dari pelaksana kartu prakerja inginnya lanjut, tapi sangat tergantung kepada keputusan pemerintahan baru," kata Edy kepada wartawan usai Sosialisasi Pelatihan Luring Kartu Prakerja, di Yogyakarta, Rabu (9/8).
Edy menceritakan, kartu prakerja muncul pertama kali pada 2019. Kala itu Jokowi mengatakan perlu adanya program pelatihan dengan cara-cara baru yang dilakukan secara masif. Jokowi pun menyebut agar program yang kala itu masih sebatas rencana tersebut melibatkan pihak swasta.
"Jadi kemudian menjadi berbeda dengan pelatihan-pelatihan selama ini yang sering dilakukan pemerintah, di mana pemerintah bekerja sendiri, bikin pelatihan dan seterusnya. Bukan berarti itu jelek, tapi kita coba dengan cara lain," katanya.
Adapun, dalam pelaksanaannya, Kartu Prakerja diklasifikasikan ke dalam dua skema, yakni skema semi-bansos dan skema normal.
Skema bansos dilakukan saat awal-awal program dilaksanakan, di mana pada saat itu pandemi Covid baru muncul menyerang dunia. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara daring. Sedangkan, skema normal dilakukan dengan cara daring dan luring yang dilaksanakan pada 2023.
Saat ini, sejumlah 700 ribu orang lebih telah menerima bantuan biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja skema normal hingga Agustus 2023.
Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki Sihombing mengatakan, secara merinci total yang telah menerima Kartu Prakerja yakni 706.206 orang. Adapun, program tersebut dilakukan secara daring maupun luring yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia.
"Dalam 4 bulan pelaksanaan, gelombang 48-58, kami menetapkan 706.206 orang," kata Hengki saat Sosialisasi Pelatihan Luring Kartu Prakerja, di Yogyakarta, Rabu (9/8).
Adapun pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menargetkan penerima Kartu Prakerja di 2023 sejumlah 1 juta orang. Anggaran yang digelontorkan untuk Kartu Pekerja sepanjang 2023 yakni Rp 4,37 triliun.
