Jokowi Sakit Batuk Empat Minggu Efek Polusi Buruk Jakarta
Presiden Jokowi menderita batuk selama empat minggu akibat polusi udara Jakarta. Oleh karena itu, Jokowi mengajak para menteri untuk mencari solusi atas masalah polusi di Jakarta dalam waktu dekat.
"Presiden sendiri sudah batuk katanya hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di Istana Kepresidenan, Jakarta (14/8).
Penyebab Jokowi menderita batuk karena polusi ibu kota yang buruk. "Dokter menyampaikan, ada kontribusi udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata Sandiaga.
Oleh karenanya, Presiden meminta langkah konkret penyelesaian polusi udara dalam waktu satu minggu. "Saya sangat sepakat karena hampir tiap hari saya lari di ruang terbuka dan melihat kondisi kualits udara di Jakarta ini semakin tidak sehat," kata dia.
Sandiaga mengatakan perlu segera langkah tegas pemerintah menyelesaikan masalah polusi, seperti yang pernah dialami Beijing. "Baik dari aspek transportasi, maupun industri," kata dia.
Salah satu solusi yang dibahas dalam ratas yakni rencana memberlakukan kebijakan sistem hybrid working di DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut merupakan strategi jangka pendek untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25% sampai 75%. Namun Kepala Negara menyatakan besaran pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.
"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (18/4)
WFH PNS DKI Jakarta
Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan work from home atau WFH bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang tinggal di luar Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan tersebut untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Pembatasan pekerja tersebut akan diberlakukan bagi PNS di bawah pemerintah daerah Jakarta. Heru berencana mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60 persen.
"WFH itu 50 persen atau 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di pemerintah daerah DKI Jakarta. Kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin (14/8).
Heru menjelaskan WFH hanya akan dilakukan pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, PNS yang akan mengerjakan tugasnya dari rumah adalah PNS dalam bidang perencanaan.
Saat ini, Heru sedang menghitung berapa persentase karyawan yang akan bekerja dari rumah di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Menurutnya, penerapan WFH pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan dimulai pada September 2023.
Heru mengatakan kebijakan WFH tersebut belum berlaku bagi karyawan swasta. Akan tetapi, Heru mengaku akan membahas kemungkinan penerapan WFH pada sektor swasta dengna Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
"Mudah-mudahan dari tingkat pusat dapat menetapkan WFH badi sektor swasta. Ya, menjadi seperti pandemi Covid-19 saja," kata Heru.
Heru juga mengimbau sektor swasta untuk memberlakukan program WFH tersebut. Kepala Sekretariat Kepresidenan ini menyampaikan imbauan tersebut telah melalui komunikasi dengan pihak swasta.
Heru mencatat sebagian pengusaha telah menjalankan program WFH di kantornya masing-masing. Sedangkan, sebagian pengusaha lainnya tidak dapat melakukan WFH mengingat karakteristik usahanya.
"Kebijakan WFH untuk sektor swasta akan ditentukan setelah rapat berikutnya dengan presiden," kata Budi.
Jakarta berada di urutan ke-8 dalam indeks kota berpolusi sedunia. AQI US Jakarta sebesar 114 mengalahkan Mumbai, India di posisi ke-9 dengan AQI US 111 dan China di posisi ke-10 dengan AQI US 101.
Indeks polusi udara di Jakarta termasuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utama PM2.5 dalam indeks di hari Minggu mencapai 40.7µg/m³. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini lebih besar 8.1 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
