Bawaslu Ungkap Mayoritas Provinsi Rentan Politik Uang di Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengungkapkan politik uang menjadi salah satu isu rentan menjelang pemilu 2024. Berdasarkan temuan Bawaslu terdapat 22 kasus politik uang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota ditemukan sebanyak 256 kasus politik uang,
Selain politik uang persoalan lain yang rentan menimbulkan masalah dalam proses pemilu adalah netralitas ASN/Polri, pemungutan suara ulang atau PSU, gugatan hasil Pilkada/Pemilu, dan Putusan Sanksi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Berdasarkan temuan Bawaslu, data menunjukkan sebanyak 50,2 persen kabupaten/kota mencatat pengakuan adanya laporan politik uang. Hal yang sama juga terjadi di tingkat provinsi, sebanyak 64,7 persen provinsi terdapat laporan politik uang.
“Kesimpulan ini terekam dari analisis tematik isu politik uang sebagai tindak lanjut dari rilis Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,” tulis keterangan resmi Bawaslu, dikutip Selasa (15/8).
Mengenai politik uang ini, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu mengatakan analisis tematik politik uang dihasilkan dari mengoptimalkan data-data isian instrumen penelitian dari pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bawaslu menemukan dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, terdapat lima Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi terjadinya praktik politik uang.
Lima Provinsi itu yakni Maluku Utara dengan skor tertinggi 100, kemudian disusul Lampung 55,56. Tiga provinsi lain yang memiliki indeks kerawanan politik uang adalah Jawa Barat 50,00, Banten 44,44, dan Sulawesi Utara 38,89.
