Jelang Pemilu, Anggaran Pertahanan Keamanan Capai Rp 324 T di 2024
Pemerintah mengalokasikan Rp 324 triliun untuk pengeluaran terkait hukum, pertahanan dan keamanan pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 2,3% salah satunya sebagai persiapan Pemilu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran tersebut sebagai bentuk kepastian hukum di tengah suasana geopolitik global yang meningkat. "Ini juga untuk mendukung Pemilu 2024 terutama untuk pengamanan terutama kepada Kepolisan RI," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2024 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).
Selain mendukung Pemilu, anggaran ratusan triliun itu juga akan dipakai untuk pengadaan berikut pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista), alat material khusus (almatsus) dan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Serta pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan pertahanan keamanan.
Anggaran juga dipakai untuk modernisasi alutsista berupa pengadaan atau penggantian pesawat udara, kendaraan tempur, dukungan pengadaan alutsista hingga pemeliharaan dan perawatan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur).
Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo dalam acara yang sama dengan Sri Mulyani menyebut anggaran keamanan tahun depan bukan hanya untuk Pemilu. Anggaran juga dipakai untuk dukungan keamanan terhadap berbagai kegiatan internasional dan juga kalender Kamtibmas harian khususnya terkait kegiatan di wilayah Indonesia Timur.
Adapun anggaran untuk Polri tahun depan disiapkan Rp 114,8 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp 112,7 triliun. Sementara alokasi Kementerian Pertahanan turun dari Rp 144,3 triliun menjadi Rp 135,4 triliun.
Dari alokasi anggaran Polri, sebesar Rp 11,9 triliun akan dipakai untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
