Dukung IKN Nusantara, Ridwan Kamil Sebut Tantangan Pemindahan Ibu Kota
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dukungan penuh atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang digagas Presiden Joko Widodo. Ia menyebut gagasan memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara menjadi jawaban atas berbagai persoalan kota yang dihadapi DKI Jakarta.
“Saya pendukung IKN, karena menurut saya Jakarta beban itu terlalu besar. Dia mengambil porsi terlalu besar untuk semua urusan,” ujar Ridwan Kamil dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id seperti dikutip, Rabu (23/8).
Ridwan Kamil menjelaskan Jakarta sebagai kota bisnis dan kota politik memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan. Aktivitas politik seperti demonstrasi menurut dia bisa membuat aktivitas ekonomi sering terganggu. Karena itu Ridwan menyebut pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara menjadi solusi untuk pembenahan Jakarta dalam jangka panjang.
Di sisi lain menurut Ridwan tantangan terbesar dalam pemindahan ibu kota negara bukan terletak pada persoalan membangun tetapi lebih pada persoalan membangun ekosistem. Ia menyebut persoalan pembangunan fisik IKN lebih mudah diatasi lantaran Indonesia memiliki kemampuan dalam membangun sebuah kota.
“Tantangan terbesar itu menurut saya cuma 1 yaitu membawa populasi ke tempat baru,” ujar Ridwan.
Persoalan populasi ini menurut Ridwan tak bisa dianggap sepele lantaran terbukti telah membuat pemindahan ibu kota negara di beberapa negara tidak berjalan lancar. Ia mencontohkan pemindahan ibu kota negara Malaysia ke Putra Jaya yang banyak dinilai gagal lantaran kota Putra Jaya hanya hidup di siang hari. Pada malam hari Ibu Kota Negara Malaysia itu sepi lantaran mayoritas pekerja di Putra Jaya masih tinggal di Kuala Lumpur.
Ridwan menyebut telah menyampaikan gagasan kepada Presiden Jokowi agar juga serius dalam menyiapkan kehadiran populasi pendukung IKN Nusantara. Pemerintah kata dia perlu memikirkan langkah untuk penyediaan fasilitas pendukung seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit sehingga IKN Nusantara tumbuh menjadi kota yang utuh.
“Kota yang bagus itu adalah harus bercampur tetapi tertata. Itu makanya belum ketemu solusinya tetapi itulah harus menjadi perhatian siapapun yang mengurusi IKN,” ujar Ridwan.
Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengumumkan akan menggelar upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Pada tahap pertama, pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru dimulai dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk ke proyek IKN sekitar Rp 40 triliun. Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempersiapkan penempatan 16 ribu aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jumlah ASN yang pindah ke IKN pada tahap awal ini telah ditetapkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terdiri dari 11 ribu ASN serta sisanya TNI dan polri. Mengenai pengaturan pemindahan ASN ke IKN Nusantara diatur dalam revisi Undang-Undang ASN yang tengah dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
