Bencana Sampah Bandung, Krisis yang Terulang 17 Tahun Kemudian
Wilayah Bandung dan sekitarnya dilanda bencana akibat kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat akhir pekan lalu. Berton-ton sampah yang seharusnya dibawa ke TPA tersebut, menumpuk karena ketiadaan tempat pengolahan final.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sampai menetapkan status darurat bencana sampah. Keputusan ini juga diikuti oleh Pelaksana harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna yang menetapkan status serupa pada Senin (28/8).
Krisis sampah bukan pertama kali terjadi di wilayah Cekungan Bandung. Tahun 2006 silam, ribuan ton sampah tidak terangkut dampak dari longsornya TPA Leuwigajah, Cimahi.
Akibatnya, 150 orang yang mayoritas pemulung meninggal akibat tertimbun sampah. Selain itu, kejadian tersebut membuat sampah tak terangkut dari sejumlah titik di Bandung dan mencemari lingkungan.
"Tujuh belas tahun kemudian terjadi lagi, berarti ada pola yang harus kami ubah," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Chanifah Listyarini kepada Katadata.co.id, Rabu (30/8).
Untuk mencegah sampah menumpuk, Pemkot Cimahi akan memberdayakan produsen belatung untuk menyerap sampah organik sekitar 230 ton per hari. Produsen belatung binaan Pemkot dapat menyerap sampah organik hingga 10 ton per hari. Sementara itu, produsen belatung swasta menyerap sekitar 220 ton per hari.
"Dalam keadaan darurat ini, kami menyiapkan peningkatan produsen belatung di beberapa tempat," kata Chanifah.
Sedangkan di Bandung, ada 8.000 ton sampah yang belum bisa diangkut pada Senin (28/8). Padahal, hitungan normal sampah yang diangkut per hari 1.300 ton.
Oleh sebab itu Pemkot Bandung akan menggandeng Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat untuk memanfaatkan lahan Pusat Pendidikan Kavaleri di Padalarang sebagai pembuangan sampah sementara. "Kalau diizinkan, akan bisa dimanfaatkan," kata Ema Sumarna dikutip dari Antara.
