Mahfud MD Nyatakan MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres - Cawapres
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut Mahfud Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang diuji materi di MK hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positive legislator.
“Mahkamah Konstitusi itu kerjanya sebagai negative legislator, artinya hanya membatalkan kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi,” ujar Mahfud ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/9).
Mahfud mengacu pada sejarah lahirnya MK di Austria pada 1920 oleh Hans Kelsen. Saat itu dalil pendirian MK dibentuk sebagai negative legislator. Dengan begitu, MK berperan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh parlemen atau DPR.
“Tidak boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ilmu ini sudah diketahui oleh semua hakim konstitusi. Kita tidak boleh mengintervensi, biar dia melihat sendiri apakah benar ini open legal policy atau tidak,” tutur Mahfud.
Lebih jauh Mahfud menjelaskan bila perkara mengenai penentuan batas usia capres dan cawapres tidak merupakan open legal policy maka harus ada hal lain yang perlu diselesaikan. Mekanisme penyelesaian itulah yang menurut Mahfud harus tertera dalam putusan MK nantinya.
Di sisi lain Mahfud mengkritisi lamanya proses MK dalam menindaklanjuti gugatan masyarakat terkait batas usia capres-cawapres pada Pemilu 2024. “Menurut saya (kasusnya) sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu?” ujar Mahfud, yang pernah menjabat sebagai Ketua MK pada 2008-2013 itu.
Menjelang pemilu tahun depan, MK menerima banyak permintaan terkait batas usia capres dan cawapres. Perkara yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dan sejumlah kepala daerah meminta usia minimal capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.
Belakangan, Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM meminta MK menetapkan calon yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2024 tidak boleh berusia lebih dari 70 tahun. Permohonan itu mereka klaim bukan untuk menghalangi calon presiden tertentu untuk mengikuti kontestasi, tetapi dimaksudkan untuk menyamakan usia maksimal presiden dengan pejabat publik lain.
Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang adalah salah satu capres dalam Pemilu 2024, tahun ini telah berusia 71 tahun. Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga disebut-sebut mungkin menjadi cawapres. Gibran bakal genap berusia 36 tahun pada 1 Oktober 2023, atau ketika kontestasi Pilpres 2024 dimulai.
