Ekonom DBS: Periode Pendaftaran Capres yang Singkat Untungkan Investor
Head of Research DBS Group Maynard Arif menilai periode pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang singkat untuk Pemilu 2024 mempunyai dampak positif bagi para investor.
Menurutnya, para investor akan lebih cepat mendapatkan kepastian serta gambaran arah kebijakan ekonomi dari para capres dan cawapres mendatang.
“Menurut kami keputusan KPU untuk percepat pendaftaran capres dan cawapres, mungkin bagus dan akan lebih memberikan gambaran buat investor bagaimana calon-calon presiden untuk 2024, dan juga mungkin lebih cepat juga kepastiannya,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/10).
Dengan begitu, ujarnya menambahkan, investor mungkin bisa mendapat gambaran lebih cepat terkait program para kandidat pasangan capres dan cawapres.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI telah menyetujui opsi mengenai jadwal pendaftaran pasangan capres dan cawapres pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023.
Maynard menjelaskan, selama periode tersebut, selalu terdapat pola perlambatan arus investasi dikarenakan sikap para investor yang cenderung menunggu. Para investor menunggu program-program kerja serta arah kebijakan terkait investasi yang bakal diusung masing-masing capres.
Namun ia memprediksi bahwa hingga akhir tahun, masih ada potensi bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, namun ketika telah memasuki tahun 2024, besar kemungkinan terjadi perlambatan mengingat para investor yang mulai menunggu hasil pemilu.
“Menurut kami sampai akhir tahun mungkin masih ada potensi dari investor asing untuk masuk lagi ke Indonesia, tetapi mungkin memasuki awal 2024 kita melihat ada kemungkinan bahwa investasi akan slow down, juga mengingat mereka akan menunggu hasil pemilu itu sendiri,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Economist DBS Bank Radhika Rao menilai terlepas dari adanya kemungkinan perlambatan investasi, periode pemilu selalu ditandai dengan peningkatan terhadap sektor konsumsi dalam negeri serta peredaran uang.
Memasuki kuartal pemilu, ia menyebutkan bahwa konsumsi dalam negeri dan jumlah uang yang beredar akan lebih tinggi dikarenakan untuk belanja kampanye.
Kemudian setelah melewati periode pemilu, pola konsumsi akan kembali ke tren sebelumnya, dengan laju investasi yang cenderung meningkat sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru.
“Mungkin di kuartal IV ini juga bisa membantu sedikit di segmen konsumsi, paling tidak bisa membantu ketika ada pelemahan di segmen konsumsi dengan ada kampanye, serta juga mungkin dana pemilu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa mempunyai efek domino ke perekonomian,” ujarnya.
Adapun Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya telah menggelontorkan anggaran pemilu dari 2022-2024 sebesar Rp 70,6 triliun. Anggaran tersebut diberikan secara bertahap, pada 2022 sebesar Rp 3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp 30 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.
Realisasi anggaran pemilu tahun ini sampai dengan 19 September tercatat mencapai Rp 14 triliun atau 30% dari pagu anggaran sebesar Rp 46,7 triliun. Realisasi melalui KPU dan Bawaslu tercatat sebesar Rp 12,6 triliun dari pagu awal sebesar Rp 23,8 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembentukan Badan Adhoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilu.
