Gerindra Sorot Posisi Mahfud sebagai Menko Soal Skor Hukum dari Ganjar
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Dasco pernyataan Ganjar tersebut menimbulkan kerancuan lantaran di dalam pemerintahan Jokowi juga ada Mahfud MD yang merupakan calon wakil presiden pendamping Ganjar.
Terlebih lagi menurut Dasco, di dalam pemerintahan Jokowi, Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam yang menjadi penanggung jawab sektor penegakan hukum. Berdasarkan hal itu, Dasco pun mempertanyakan apakah penilaian itu berdasarkan evaluasi internal TPN atau evaluasi pribadi.
"Saya tidak tahu evaluasi internal itu pribadi atau tim pemenangan nasionalnya Ganjar-Mahfud. Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Atas alasan adanya kerancuan dalam penelitian tersebut, Dasco mengatakan ia enggan berkomentar lebih banyak. Menurut Dasco penting untuk mengetahui apakah Ganjar berbicara secara pribadi atau dari hasil diskusi dengan tim pemenangan.
Di sisi lain, Mahfud pun telah merespons penilaian yang disampaikan Ganjar. Ia menduga terdapat upaya membelokkan persepsi terkait pernyataan dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, ia mengatakan bahwa terdapat upaya mengaitkan hal itu dengan posisinya saat ini yang menduduki kursi Menko Polhukam.
"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggung jawab Menko Polhukam," kata Mahfud dalam unggahannya pada Senin (20/11).
Padahal, kata Mahfud, apa yang dibicarakan Ganjar itu konteksnya saat ini, setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres cawapres dan sanksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sanksi itu dibuat berkaitan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
"Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih selama ini," kata Mahfud.
Skor Penegakan Hukum Sebelum Putusan MK
Mahmud mengatakan, berdasarkan temuan survei Litbang Kompas, pembangunan bidang Politik dan Keamanan, yang mendapat skor 79,3 persen dinilai melebihi tingkat rata-rata kepuasan terhadap pemerintah yakni 74,3 persen. "Itu Menko Polhukamnya adalah saya. Silakan lihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis September tahun ini," kata Mahfud.
Berdasarkan hal itu, Mahfud mengatakan bahwa yang dimaksud dari pernyataan Ganjar yakni konteks saat ini, setelah polemik di MK. "Itu sama dengan statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah pemerintah," kata Mahfud.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar mengemukakan skor tersebut saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar.
Zainal mengatakan Ganjar pernah memberikan penilaian penegakan hukum Indonesia sekitar 7 sampai 8 sebelum heboh keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi karpet bagi Gibran Rakabuming Raka. "Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Zainal, dikutip dari Youtube Kompas TV pada Senin (20/11).
Ganjar menjawab kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi di masa pemerintahan Jokowi saat ini mengalami penurunan, dengan kualitas berada di angka 5. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan faktor Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi faktor utama dalam pelemahan skor kinerja penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Putusan ini membuat mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. MK mengubah syarat calon presiden dan calon wakil presiden dengan menambahkan frasa pada pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi: 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah'.
