Gerindra Sorot Posisi Mahfud sebagai Menko Soal Skor Hukum dari Ganjar
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Dasco pernyataan Ganjar tersebut menimbulkan kerancuan lantaran di dalam pemerintahan Jokowi juga ada Mahfud MD yang merupakan calon wakil presiden pendamping Ganjar.
Terlebih lagi menurut Dasco, di dalam pemerintahan Jokowi, Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam yang menjadi penanggung jawab sektor penegakan hukum. Berdasarkan hal itu, Dasco pun mempertanyakan apakah penilaian itu berdasarkan evaluasi internal TPN atau evaluasi pribadi.
"Saya tidak tahu evaluasi internal itu pribadi atau tim pemenangan nasionalnya Ganjar-Mahfud. Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Atas alasan adanya kerancuan dalam penelitian tersebut, Dasco mengatakan ia enggan berkomentar lebih banyak. Menurut Dasco penting untuk mengetahui apakah Ganjar berbicara secara pribadi atau dari hasil diskusi dengan tim pemenangan.
Di sisi lain, Mahfud pun telah merespons penilaian yang disampaikan Ganjar. Ia menduga terdapat upaya membelokkan persepsi terkait pernyataan dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, ia mengatakan bahwa terdapat upaya mengaitkan hal itu dengan posisinya saat ini yang menduduki kursi Menko Polhukam.
"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggung jawab Menko Polhukam," kata Mahfud dalam unggahannya pada Senin (20/11).
Padahal, kata Mahfud, apa yang dibicarakan Ganjar itu konteksnya saat ini, setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres cawapres dan sanksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sanksi itu dibuat berkaitan dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
