Pemerintah Kucurkan Rp 5,8 Triliun Jaga Pasokan Pangan Jelang Pemilu
Pemerintah merilis sejumlah strategi untuk mengamankan pasokan pangan menjelang Pilpres 2024. Upaya tersebut dilaksanakan lewat beragam upaya taktis seperti tanam cepat, penyaluran insentif benih secara cuma-cuma hingga alokasi stimulus impor beras.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan berbagai antisipasi disiapkan untuk mengatasi dampak keterlambatan panen raya yang baru akan berlangsung pada Mei-Juni tahun depan. Salah satu program yang digesa untuk mengantisipasi perubahan masa panen adalah dengan program tanam cepat.
Ia menyebutkan guna memuluskan pelaksanaan tanam cepat, pemerintah menargetkan penyaluran bibit atau benih padi gratis untuk lahan seluas 1,5 juta hektar selesai pada akhir tahun ini. "Ini akan meningkatkan produksi, jadi petani juga mau untuk melakukan tanam cepat," ujar Amran ditemui usai rapat bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kantor KSP Senin (20/11).
Amran menyebut pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 5,8 triliun untuk program tanam cepat yang mulai berjalan pada Oktober 2023 sampai Maret 2024. Besaran dana tersebut digunakan untuk penyediaan bibit gratis padi dan jagung serta penyediaan alat pertanian.
Dia meyakini sejumlah langkah tersebut efektif untuk meningkatkan penanaman padi di level minimum 900 hektar - 1 juta hektar. Menurutnya, jika masa tanam di November ini berada di bawah batas minimum tersebut, hasil panen tiga bulan ke depan tidak akan cukup untuk memasok kebutuhan beras dalam negeri.
"Jadi kalau bulan November tanam di bawah 1 juta hektar, di bulan Januari 2024 akan kekurangan," kata Amran.
Selain itu ia menjelaskan pemerintah juga tengah mematangkan rencana pengadaan 1,5 juta ton beras impor untuk menjalankan program pemberian bantuan beras 10 kilogram (kg) mulai Januari sampai dengan Juni 2024. Bantuan penyaluran beras ini menyasar kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
