Tepis Kontroversi, KPU Pastikan Gelar Dua Kali Debat Khusus Cawapres

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idham Holik memastikan debat calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2024 akan berjalan sesuai dengan ketentuan. Menurut Idham sesuai dengan ketentuan debat akan digelar sebanyak lima kali dengan rincian tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. 

"Tiga debat calon presiden dan dua debat calon wakil presiden itu ada dalam penjelasan Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian kami tuangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum," kata Idham seperti dikutip, Selasa (5/12).

Mengenai ketentuan pelaksanaan debat capres dan cawapres sebelumnya memang telah diatur dalam Pasal 50 ayat 1 sampai 6 PKPU nomor 15 tahun 2023. Dalam ketentuan disebutkan capres dan cawapres tidak boleh mendelegasikan perwakilan untuk hadir dalam debat. Dalam hal capres atau cawapres tidak bisa hadir karena alasan sakit atau sedang dalam perjalanan ibadah harus disertakan dengan keterangan resmi dari instansi berwenang. 

Selain format debat, Idham mengatakan KPU juga telah menetapkan dari lima kali debat sebanyak dua kali debat capres dan cawapres akan digelar di kantor KPU. Untuk saat ini direncanakan debat yang akan digelar di KPU adalah debat pertama dan dan terakhir atau kelima. 

"Dalam rapat koordinasi kemarin itu sudah disampaikan untuk seluruh debat direncanakan di Jakarta," kata Idham lagi. 

Kontroversi Format Debat Capres Cawapres

Sebelumnya pelaksanaan debat capres dan cawapres sempat menuai kontroversi lantaran beredar kabar KPU meniadakan debat untuk cawapres. Kontroversi itu muncul seiring dengan adanya pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyatakan membuka peluang semua debat akan dihadiri oleh ketiga pasangan capres dan cawapres untuk alasan kekompakan. 

"Sehingga publik makin yakin dengan penampilan mereka pada saat debat," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (2/12).

Pernyataan Hasyim ini menuai kontroversi. Tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merasa tak dikabari KPU sebelum memutuskan komposisi debat. Co-Captain Timnas AMIN, Nihayatul Wafiroh mengatakan dari rapat tanggal 29 November lalu, belum ada kesepakatan untuk komposisi debat. 

"Akhirnya saat itu KPU meminta tiap-tiap dari kita (tim ketiga paslon) untuk mengajukan surat usulan dan mereka (KPU) berjanji untuk mengadakan rapat," kata Nihayatul dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/12). 

Dalam kesempatan terpisah, Nihayatul mengatakan ada permintaan dari pasangan calon nomor dua yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk meniadakan debat. Sebagai gantinya, forum debat diganti dengan penyampaian visi dan misi dengan durasi 150 menit.

Pernyataan ini dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan usulan tersebut malah datang dari Timnas AMIN pada rapat dengan KPU pada 29 November. Dradjad mengatakan dalam rapat tersebut, perwakilan Anies-Muhaimin memberikan masukan agar capres dan cawapres hadir dalam debat. 

"Pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU," katanya dalam keterangan tertulis.

Mendengar usulan tersebut, perwakilan TKN Prabowo-Gibran yang dipimpin Burhanuddin Abdullah setuju. Meski demikian, Dradjad tak dapat mengungkapkan siapa kubu AMIN yang melontarkan usulan. "

Adapun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat untuk calon wakil presiden. Ia juga meyakini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka siap mengikuti debat.

"Saya rasa jauh lebih baik kalau ada debat cawapres," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/12).

Jadwal Lengkap dan Tema Debat Capres Cawapres

Sebelumnya, KPU telah menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden. Format debat ini sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1).

Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Pada pelaksanaan debat capres atau cawapres akan terdiri atas enam segmen, mulai dari pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja, hingga segmen penutup.

Merujuk Pasal 51 PKPU Nomor 15 tahun 2023 penyelenggaraan debat capres dan cawapres disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Materi debat dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye Pemilu. 

Sedangkan mengenai moderator dalam debat akan ditunjuk oleh KPU. Sesuai ketentuan moderator dipilih dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. 

Berikut jadwal lengkap lima kali debat capres dan cawapres serta tema yang diangkat

1. Debat Capres Pertama

Debat pertama diselenggarakan di Kantor KPU pada 12 Desember 2023. Tema yang akan dibahas pada debat capres sesi pertama berkaitan dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

2. Debat Capres Kedua 

KPU menjadwalkan debat capres cawapres sesi kedua diselenggarakan pada 22 Desember 2023. Ini menjadi debat terakhir pada tahun 2023. Adapun tema yang akan dibahas berkaitan dengan persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

3. Debat capres cawapres ketiga 

Debat capres cawapres ketiga akan diselenggarakan pada 7 Januari 2024. Tema yang akan dibahas berkaitan dengan persoalan ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.

4. Debat capres cawapres keempat 

Debat capres dan cawapres sesi keempat akan digelar pada 21 Januari 2024. Adapun tema yang dibahas berkaitan dengan energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.

5. Debat capres cawapres kelima 

Debat terakhir untuk pilpres 2024 akan digelar pada 4 Februari. Adapun tema yang akan dibahas berkaitan dengan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.