Survei Litbang Kompas: Kepuasan Atas Jokowi Turun, Hukum Jadi Catatan

Ameidyo Daud Nasution
13 Desember 2023, 13:50
jokowi, survei, litbang kompas
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc.
Presiden Joko Widodo meninjau petani yang sedang melakukan tanam padi saat kunjungan kerja di area persawahan Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023).

Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan tren penurunan. Selain itu, permasalahan hukum masih menjadi catatan.

Hal tersebut terlihat dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas. Dari hasil survei pada Desember 2023, sebanyak 73,5% responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi. Angka ini turun tipis dari 74,3% dari survei Agustus 2023.

Tren kepuasan terlihat pada responden yang merupakan kelompok pemilih Jokowi-Ma'ruf pada 2019. Sebanyak 84,6% pemilih Jokowi puas atas kinerja presiden, naik dari 83,6%.

Sedangkan tren penurunan terlihat pada responden yang bukan pemilih Jokowi. Sebanyak 51,6% mereka yang bukan memilih Jokowi menyatakan puas atas kerja presiden, turun dari 52,5% pada Agustus 2023.

Dari sisi aspek, kepuasan responden atas kinerja Jokowi di bidang politik keamanan dan kesejahteraan sosial meningkat. Sebanyak 80,2% responden puas atas kinerja presiden di bidang politik keamanan, naik dari 79,3% Agustus.

Sedangkan dalam bidang kesejahteraan sosial menunjukkan tren kenaikan tertinggi. Sebanyak 80,1% responden puas atas kinerja Jokowi di bidang ini, naik dari 76,4% pada Agustus 2023.

Namun, kepuasan atas kinerja Jokowi di bidang ekonomi dan hukum masih menunjukkan penurunan. Sebanyak 58,3% responden mengatakan puas atas kerja Presiden di bidang hukum, turun dari 61,9% pada Agustus. Sedangkan angka kepuasan di bidang ekonomi turun dari 61,5% menjadi 60,8%.

Ketidakpuasan terhadap kinerja di bidang hukum banyak disampaikan responden dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Responden dari kelas sosial menengah atas dan atas juga menyampaikan hal serupa.

Sedangkan pemberantasan suap serta jual beli hukum menjadi aspek paling buruk yang dinilai oleh para responden.

(Catatan redaksi: Judul berita, paragraf pertama, dan kedua artikel ini diubah pada Rabu (12/12) pukul 15.20 WIB) 

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...