Menlu: Diplomasi 10 Tahun Buat Indonesia Jadi Pemain Utama di Kawasan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan diplomasi luar negeri selama hampir 10 tahun terakhir menunjukkan Indonesia merupakan salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton.
Retno mengutip lembaga pemikir independen yang berbasis di Australia, Lowy Institute, yang menyebut Indonesia sebagai middle power di Asia dengan pengaruh diplomatik dan kekuatan komprehensif yang terus meningkat. Indonesia dianggap memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara pada 2023.
Retno mengatakan kepemimpinan Indonesia diakui dunia, termasuk dalam menggerakkan ASEAN selama keketuaan Indonesia. "Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan," kata Retno, Senin (8/1).
Retno menyebut diplomasi Indonesia di kawasan terus bekerja agar ASEAN tetap relevan dan menjaga sentralitas ASEAN dalam menavigasi dinamika geopolitik di kawasan.
Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan mengkritik peran presiden sebagai panglima diplomasi dalam debat capres ketiga, Minggu (7/1). Dia menyampaikan sosok presiden harus ikut aktif dalam segala kegiatan diplomasi antar negara, termasuk upaya untuk menyebarluaskan pengaruh budaya dan aktivitas kebudayaan Indonesia kepada khalayak global.
Anies juga mendorong sikap pemerintah Indonesia untuk tegas menyampaikan semangat penghapusan penjajahan di muka bumi di berbagai forum internasional. "Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat, bukan sekadar statement dari menteri luar negeri, tapi harus serius menjajaki seluruh kekuatan," kata Anies.
Kesepakatan 27 Perjanjian Perdagangan
Retno mencatat Indonesia telah menyepakati 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Sejumlah protokol perdagangan telah diselesaikan, terutama untuk produk pertanian dan perikanan.
Retno juga menjelaskan peran diplomasi era Presiden Jokowi turut melindungi keutuhan NKRI melalui enam perjanjian perbatasan dengan negara tetangga. Kesepakatan tersebut yakni perjanjian delimitasi batas ZEE dengan Vietnam, sebagai perjanjian dual line pertama di antara negara Asia Tenggara, yang sudah dirundingkan selama 12 tahun.
Selanjutnya kesepakatan Indonesia-Malaysia pada 2 segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan, Juni 2023, selesai setelah perundingan panjang selama 18 tahun. Strategi diplomasi juga menghasilkan 3 segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan-Sabah yang telah disepakati pada kurun waktu 2017-2019.
Sementara 3 segmen batas darat lainnya, yaitu segmen Pulau Sebatik, segmen Sinapad-Sesai dan West Pillar-AA 2 di Kalimantan-Sabah ditargetkan selesai tahun ini setelah berunding selama 24 tahun.
Selain itu ada juga kesepakatan garis batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di segmen Subina-Oben dan Noel-Besi Citrana, akan ditandatangani pada akhir Januari ini, yang dirundingkan selama 19 tahun.
"Indonesia dan Filipina juga telah sepakati Principles and Guidelines Batas Landas Kontinen, Oktober 2022, yang akan dijadikan rujukan penting dalam perundingan batas Landas Kontinen untuk melengkapi persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi pada tahun 2014," ujar Retno.
Retno juga menjelaskan keberpihakan Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Kemenlu menyebut Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza namun juga di Tepi Barat. "Kasus Palestina menunjukkan double standard sejumlah negara di dunia, terutama 'the Global North'," ujarnya.
Retno menyebut dirinya akan datang ke Mahkamah Internasional mewakili Pemerintah Indonesia pada 19 Februari yang akan datang. Dia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung Mahkamah memberikan Advisory Opinion untuk perkuat posisi hukum Palestina, yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan Bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional. "Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina," kata Retno.
Di samping menguraikan sejumlah capaian diplomasi selama era Jokowi, Retno juga menjamin Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri akan menjaga netralitas, siap berkontribusi mensukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
