BRIN: Proyek Infrastruktur dalam Masalah Bila Sri Mulyani Benar Mundur
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju sampai masa habis jabatan pada Oktober 2024. Pakar Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati mengatakan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan bisa terganggu bila kedua menteri itu mundur.
Pernyataan tersebut disampaikan Wasisto sekaligus menanggapi adanya wacana dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, yang mengaku mendapati kabar Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono siap mundur dari kursi Menteri Keuangan dan Menteri PUPR. Wasisto menilai kecil kemungkinan Jokowi akan melakukan perombakan kabinet di sisa 9 bulan pemerintahannya.
Menurut Wasisto seandainya perombakan kabinet atau reshuffle tetap dilakukan maka pos Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR tidak akan berubah. "Saya pikir dua figur ini akan tetap dipertahankan oleh Presiden Jokowi, karena sektor keuangan dan infrastruktur ini saling berkaitan," kata Wasisto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (17/1).
Wasisto meyakini Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono akan tetap menjadi pimpinan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR sampai masa akhir tugas Kabinet Indonesia Maju pada Oktober tahun ini. Dia menilai, sosok Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono merupakan dua figur sentral dalam mewujudkan program prioritas kerja presiden 2019-2024.
Selain itu ia mengatakan, misi mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan interkoneksi kawasan pada industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan merupakan program prioritas Jokowi paling utama. "Reshuffle di dua kementerian tersebut dapat menghambat akselerasi program-program pemerintah yang belum selesai," ujar Wasisto.
Lebih lanjut, sosok Sri Mulyani diyakini sebagai pihak yang punya kompetensi untuk menjaga arus anggaran negara di tangah tahun politik saat ini. Wasisto menilai, tahun politik cenderung memicu gejolak krisis ekonomi dan inflasi domestik.
