8 Poin Penting Debat Cawapres, Bahas Greenflation hingga Mafia Tambang
Buat ringkasan dengan AI
Komisi Pemilihan Umum menggelar debat keempat dalam rangkaian pemilihan presiden 2024 pada Minggu (21/1) malam. Acara yang berlangsung di Jakarta Convention Center itu mempertemukan tiga calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming dan Mahfud MD.
Selama debat ketiga cawapres beradu gagasan soal tema dengan energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Adapun dua moderator debat keempat adalah pemimpin redaksi SCTV dan Indosiar Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar yang merupakan pembawa acara berita dari stasiun televisi Metro TV.
Dalam debat yang terbagi enam sesi itu, ketiga cawapres secara bergantian memaparkan visi dan misi. Mereka pun saling beradu gagasan dan pendapat baik berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang disiapkan panelis maupun dari jawaban yang diajukan oleh masing-masing kandidat kepada lawan.
Selama debat yang berlangsung dalam durasi 150 menit itu sejumlah gagasan disampaikan oleh paracalon wakil presiden. Berikut beberapa isu yang diangkat dan menjadi sorotan dalam debat cawapres.
Muhaimin Ungkit Kegagalan Food Estate
Pada sesi penyampaian visi, cawapres nomor 1, Muhaimin Iskandar menyinggung soal program food estate yang kini tengah dijalankan oleh pemerintah. Menurut Muhaimin, Food Estate terbukti merugikan sehingga tidak akan dilanjutkan nanti pada saat ia dan Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
"Petani adalah penolong negeri tetapi kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap petani dan nelayan kita," ujar Muhaimin.
Menurut Muhaimin, hasil sensus BPS 10 tahun terakhir telah menyebutkan jumlah petani rumah tangga gurem hampir 3 juta. Ini artinya, ada sekitar 16 juta rumah tangga petani yang hanya memiliki setengah hektare lahan. Di sisi lain, ia mengaku sangat prihatin dengan pengadaan pangan nasional yang dilakukan food estate.
"Food estate terbukti mengabaikan petani, kita meninggalkan masyarakat adat dan menyebabkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," ujarnya.
Muhaimin mengatakan, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana negara harus serius mengatasinya. Hal itu menurut dia terlihat dari kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim.
Hasil investigasi Pantau Gambut, Walhi Kalimantan Tengah, dan BBC Indonesia menemukan ada masalah di 3.964 hektare (ha), yakni lahan kehilangan tutupan pohon tanpa hasil pangan singkong, pada tahun lalu.
Selama Januari-Oktober 2022, tim tersebut menemukan ada 10 desa yang diindikasikan kehilangan tutupan pohon di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas. Desa Humbang Raya mencatatkan kehilangan terbesar hingga 459 ha, Pilang Munduk seluas 213 ha, dan Tumbang Jalemu 192 ha.
Gibran Janjikan 5 Juta Green Jobs untuk Anak Muda
Calon presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengungkap sejumlah strategi dalam pengelolaan lingkungan, energi, pangan, masyarakat adat dan desa dalam sesi pertama debat cawapres yang digelar KPU pada Minggu (21/1). Salah satu yang disampaikan Gibran adalah pelibatan generasi muda.
Gibran mengawali pidato dengan menyampaikan sejumlah sektor prioritas yang menjadi perhatiannya bersama Prabowo Subianto bila terpilih. Gibran menyebut persoalan hilirisasi menjadi fokus yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan sumber daya alam tetapi juga pada sektor pertanian dan maritim.
“Program hilirisasi harus diperluas cakupannya. Hilirisasi pertanian, sektor maritim dan digital. kita tidak boleh lagi mengirim bahan mentah,” ujar Gibran mengawali visi dan misi.
Hal lain yang disampaikan Gibran itu berkaitan dengan transisi energi. Menurut dia Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah dan sangat potensial untuk dikembangkan. Beberapa yang diunggulkan sebagai alternatif energi hijau adalah biodiesel, bio etanol dan bio energi dengan memanfaatkan energi surya, angin, air dan panas bumi.
“Oleh karena itu kerjasama pentahelix wajib didorong,” ujar Gibran.
Menurut Gibran pendekatan lingkungan dalam pembangunan akan berdampak pada 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan perempuan. Hal itu menurut dia juga berdampak langsung pada ketersediaan green job di masa depan. Green jobs merupakan peluang kerja masa kini yang berkaitan dengan isu lingkungan.
Selain persoalan lingkungan Gibran juga menyorot soal peningkatan kesejahteraan petani dengan penyediaan bibit yang murah dan mudah. Ia pun mengatakan pengelolaan pangan akan dibenahi dengan meningkatkan pemberdayaan lembaga yang ada seperti PPID, Id Food dan bulog.
“Untuk peningkatan produktivitas pertanian akan didorong mekanisasi (pertanian) dan generasi muda didorong melalui smart farming,” ujar Gibran lagi.
Adapun mengenai persoalan ketimpangan lahan yang dimiliki oleh petani, Gibran merespons dengan menyatakan bahwa pemerintahannya nanti bila terpilih akan melanjutkan program pemanfaatan lahan berkeadilan. Salah satunya dengan distribusi tanah dan memperhatikan anggaran desa.
Ia pun mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo - Gibran bila terpilih akan mendorong finalisasi RUU masyarakat adat. Ia memastikan pembangunan tidak akan meninggalkan satu pun kelompok masyarakat.
Mahfud MD Soroti Subsidi Pupuk untuk Petani
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik subsidi pupuk yang semakin besar meski jumlah petani semakin berkurang dan lahan pertanian semakin sempit. Menurut Mahfud situasi itu bertentangan dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kaya akan sumber daya alam.
“Sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat. Petani semakin sedikit, lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi pupuk semakin besar, pasti ada yang salah,” ujar Mahfud.
Mahfud juga menyinggung tentang laut Indonesia yang tercemar, polusi udara, masuknya investor yang mendorong industrialisasi namun malah memicu kerusakan lingkungan dan membuat rakyat menderita. Sumber daya alam kemudian menjadi sumber sengketa.
Untuk mengatasi ketimpangan itu, Mahfud mengatakan bahwa ada dua kuncinya, yakni komitmen dan keberanian. Menurutnya ada empat hal yang diperlukan untuk masalah ini, “bahwa sumber alam itu memihak rakyat ada empat ukurannya, pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur kita”.
Mahfud menutup penyampaian visi misinya dengan mengkritik program food estate pemerintah yang menurutnya gagal, bahkan merusak lingkungan. “Yang benar saja, rugi dong kita,” ujarnya.
Sebagai informasi, belanja subsidi pupuk Indonesia terus meningkat sejak 2005 sebesar Rp 1,3 triliun, hingga mencapai puncaknya pada 2019 sebesar Rp 34,31 triliun. Setelah itu trennya terus menurun hingga menjadi Rp 25,28 triliun pada 2022. Simak databoks berikut:
Muhaimin Singgung Penurunan Target EBT dan Pajak Karbon Saat Debat
Dalam rangkaian debat keempat, Muhaimin juga sikap pemerintah yang ia nilai tidak serius menangani krisis iklim. Hal itu tercermin dari diturunkannya target bauran energi baru terbarukan (EBT) dari 23 persen menjadi 17 persen hingga 19 persen pada 2025.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin menanggapi pernyataan cawapres Gibran Rakabumi Raka soal yang mengedepankan teknologi carbon storage and capture dalam mendorong transisi menuju energi hijau. Ia mengatakan hal yang paling penting disiapkan saat ini adalah energi baru dan terbarukan.
Muhaimin mengatakan saat ini pemerintah tak serius meningkatkan bauran EBT. Dia juga menyoroti implementasi pajak karbon yang ditunda. Padahal seharusnya pajak karbon segera diimplementasikan.
"Sayangnya komitmen pemerintah tak serius, target EBT berkurang dari 23 persen jadi 17 persen. Implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah, tapi dimundurkan dari 2022 jadi 2025," ujarnya.
Menanggapi hal itu, transisi energi hijau sangat membutuhkan dana besar. Namun dia menekankan komitmen mengatasi krisis iklim dengan meningkatkan bauran listrik PLN.
Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%.
Sementara bauran gas bumi 16,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) paling kecil, yakni 13,09%. Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai.
Muhaimin dan Gibran Soroti Dana Desa
Dana desa mendapat sorotan para calon wakil presiden dalam debat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (21/1). Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk meningkatkan dana desa jika terpilih.
Muhaimin berjanji untuk menaikkan dana desa menjadi Rp 5 miliar, dari saat ini sebesar Rp 1 miliar per desa. Hal itu dilakukan sebagai strategi membangun desa agar tidak ada desa yang ditinggalkan warganya sehingga kehilangan sumber daya manusia (SDM) potensial.
“Dulu kita gagal di Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah kami yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan ekonomi sosial dan budaya yang terus terjaga dan lestari,” ujarnya.
Menurutnya dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa, dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Ia memaparkan bahwa berkat dana desa, saat ini sudah ada 13 ribu desa yang tertinggal menjadi desa maju. Ini menjadi bukti bahwa dana desa berjalan dengan baik.
“Nanti ke depan kami siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya baik tapi juga kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui bumdes (badan usaha milik desa) melalui berbagai kegiatan wirausaha tumbuh, pertanian dan peternakan dan ekonomi kreatif tumbuh di desa,” kata dia.
Gibran juga berjanji untuk meningkatkan dana desa. Dia mengatakan bahwa dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. “Anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai kekuatan fiskal di dalam negeri,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 13 Oktober 2023 realisasi dana desa telah mencapai Rp54,71 triliun. Realisasi tersebut setara 78,20% dari pagu yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 70 triliun.
Berdasarkan daerahnya, Jawa Timur jadi provinsi dengan realisasi dana desa terbesar nasional, yaitu mencapai Rp 6,72 triliun pada 13 Oktober 2023. Angka tersebut baru mencakup 84,4% dari target. Kedua ada Jawa Tengah dengan realisasi dana desa mencapai Rp6,24 triliun atau mencakup 79,60% dari target.
Jawa Barat mengekor di urutan berikutnya dengan dana desa yang telah terealisasi senilai Rp4,95 triliun, atau setara 81,20% dari target. Diikuti oleh Aceh sebesar Rp3,88 triliun (81,60%) dan Sumatra Utara Rp3,47 triliun (76,40%). Sisanya, terlampir pada databoks berikut:
Mahfud Ungkap Aparat Turut Jadi Beking Tambang Ilegal
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sempat menjelaskan bahwa persoalan korupsi pertambangan perlu dilakukan pembenahan regulasi dari hulu ke hilir. Menurut dia salah satu caranya adalah dengan mendorong adanya informasi yang terkelola dengan baik. Dengan begitu akan terlihat mana tambang yang ilegal dan mana yang sudah sesuai aturan.
Mahfud mengkritik selama ini belum ada kesatuan data dalam sektor tambang sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan. “Tidak ada penyelesaian yang menyentuh, ini menjadi penting keterbukaan informasi tentang data. Data itu menjadi basis untuk penyelesaian,” ujar Mahfud.
Menanggapi penjelasan Mahfud, Muhaimin Iskandar turut menyatakan saat ini banyak tambang ilegal yang berdiri. Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah menurut dia justru dilakukan dengan ugal-ugalan sehingga banyak yang tidak memperhatikan persoalan perizinan.
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi dengan tegas pernyataan Mahfud. Menurut Gibran pemerintah sebenarnya bisa melakukan langkah tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan atau IUP bagi perusahaan yang tidak sesuai aturan.
“Cabut saja IUPnya,” ujar Gibran. Hal itu disampaikan Gibran berdasarkan pengalaman dia selama menjadi wali kota Solo.
Menanggapi pernyataan Gibran, Mahfud mengatakan pencabutan IUP bukanlah perkara mudah. Menurut Mahfud ada banyak faktor yang membuat proses perizinan masih menjadi kendala.
“Mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sudah mengirim tim ke lapangan dan ditolak,” ujar Mahfud. Bahkan menurut dia persoalan tambang ilegal di Indonesia kompleks karena juga memiliki backing.
“Bahkan KPK menyatakan pertambangan di Indo banyak sekali ilegal dan itu dibekingi oleh aparat dan pejabat,” ujar Mahfud lagi.
Gibran dan Mahfud Berdebat Soal Greenflation
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebutkan istilah greenflation atau inflasi hijau saat debat calon wakil presiden saat mengajukan pertanyaan kepada Mahfud. "Bagaimana cara mengatasi greenflation?" tanya Gibran singkat pada Mahfud.
Pertanyaan Gibran tersebut langsung disambut seloroh penonton. Wali Kota Solo tersebut bertanya dengan singkat tanpa menjelaskan arti dari istilah greenflation tersebut.
"Bapak Gibran, kami sampaikan kembali, terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan," ujar moderator.
Setelah jeda sejenak, Gibran pun memutuskan untuk menjelaskan pertanyaannya. “Ini tadi saya tidak jelaskan karena beliau kan profesor. Greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu” ujarnya. Selanjutnya Mahfud menjelaskan pemikirannya soal greenflation yang dibalas Gibran dengan menyebut jawaban Gibran tidak sesuai dengan pertanyaan.
Lalu apa makna Greenflation yang ditanya Gibran saat debat?
Greenflation merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam isu seputar lingkungan. Greenflation adalah kenaikan harga komoditas yang disebabkan oleh transisi menuju ekonomi hijau.
Menurut situs resmi Bank Sentral Eropa (ECB), banyak perusahaan saat ini berupaya mengurangi emisi karbon dengan mengadaptasi proses produksinya. Namun, teknologi ramah lingkungan umumnya membutuhkan logam dan mineral dalam jumlah besar, seperti tembaga, litium, dan kobalt, terutama selama masa transisi.
Contohnya, kendaraan listrik menggunakan enam kali lebih banyak mineral dibandingkan kendaraan konvensional. Begitu juga, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai memerlukan tujuh kali lipat jumlah tembaga dibandingkan pembangkit listrik tenaga gas.
Seiring dengan meningkatnya permintaan, pasokan menjadi terbatas dalam jangka pendek dan menengah. Biasanya, dibutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun untuk mengembangkan tambang baru. Ketidakseimbangan antara permintaan yang meningkat dan pasokan yang terbatas menjadi penyebab kenaikan harga komoditas penting dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai contoh, harga litium telah meningkat lebih dari 1000% sejak Januari 2020.
Isabel Schnabel, anggota dewan eksekutif ECB, menyatakan bahwa perkembangan ini mencerminkan paradoks penting dalam upaya melawan perubahan iklim. Dia menyebutkan bahwa semakin cepat transisi menuju ekonomi yang ramah lingkungan, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan dalam jangka pendek.
Gibran Tanya Sikap Muhaimin Soal LFP dan Kebijakan Nikel
Pada sesi tanya jawab di debat keempat cawapres, Gibran mengajukan pertanyaan kepada Muhaimin mengenai sikap pasangan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN terhadap potensi nikel Indonesia. Ia mempertanyakan sikap pasangan ini berkaitan dengan pernyataan yang sering diungkap oleh timnas AMIN dalam berbagai kesempatan.
“Paslon nomor 1 dan tim sukses sering menggaungkan LFP, lithium ferro phosphate. Saya gak tahu pasangan nomor 1 ini anti nikel atau bagaimana?” ujar Gibran memberi pertanyaan.
Pertanyaan dari Gibran tidak dijawab langsung oleh Muhaimin. Saat itu waktu Gibran tersisa 35 detik dari 1 menit yang disediakan. Moderator pun memberi kesempatan kepada Gibran untuk memanfaatkan sisa waktu. Namun Gibran mengatakan cukup.
Pada saat itu Muhaimin terlihat kesulitan memahami pertanyaan Gibran berkaitan dengan Lithium Ferro Posphate dan Gibran pun kembali menjelaskan pertanyaanya. Dalam penjelasannya Gibran mengatakan LFP atau Lithium Ferro Phosphate merupakan hal yang biasa dibahas oleh tim nasional Anies - Muhaimin. “Itu sering dibicarakan Pak Tom Lembong itu,” ujar Gibran.
Saat diberi kesempatan menjawab, alih-alih menjawab pertanyaan Gibran Muhaimin mengawali jawaban dengan menyinggung etika. Ia menyebut etika juga perlu dilakukan dalam hal berdebat.
“Kita di sini tidak untuk tebak-tebakan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan,” ujar Muhaimin.
Dalam penjelasannya, Muhaimin tidak eksplisit menjelaskan bagaimana sikap ia bersama Anies Baswedan dalam memanfaatkan nikel yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan Gibran. Ia mengatakan bahwa dalam pembangunan lingkungan yang perlu dilakukan adalah etika. Ia mengatakan pembangunan perlu memperhatikan etika lingkungan.
Sebelum mengakhiri penjelasannya, Muhaimin kembali menyebut bahwa sesi debat bukan untuk tebak-tebakan. Hal itu dibantah oleh Gibran. Pada sesi tanggapan atas penjelasan, Gibran menyinggung penjelasan Muhaimin yang dinilai tidak memberi jawaban atas pertanyaan.
“Ini agak aneh. Yang sering ngomongin FLP itu timses tapi cawapresnya ga tahu. Bilang Tesla ga pakai nickel ini kan kebohongan publik. Tesla itu pakai nikel pak,” ujar Gibran.
Gibran pun mengatakan Indonesia saat ini adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Ia menyebut hal itu merupakan potensi besar yang perlu dimanfaatkan. Dalam paparannya, Gibran justru mempertanyakan sikap tim sukses paslon nomor i yang selalu membahas soal LFP.
“Nikel itu kekuatan kita. Ini bargaining kita. Bukan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produk nya China Pak,” ujar Gibran.
Menurut Gibran, sikap timses dan paslon nomor urut 1 justru terkesan tidak memanfaatkan sumber daya dan potensi besar di dalam negeri bila tidak memanfaatkan nikel. Ia pun kembali mempertanyakan sikap Muhaimin dan Anies apakah mendukung atau anti dengan nikel.
Mendengar penjelasan dari Gibran, Muhaimin mengatakan sikapnya untuk mendukung potensi sumber daya alam Indonesia. Namun menurut Muhaimin hal yang perlu dilakukan adalah menghindari ugal-ugalan dari proses hilirisasi. Ia mengatakan persoalan hilirisasi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.
Persoalan hilirisasi nikel saat ini memang tengah menjadi perdebatan di sejumlah forum. Hilirisasi di satu sisi diyakini sebagai upaya untuk meningkatkan daya tawar hasil alam Indonesia. Namun hilirisasi dinilai tidak dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan. Di sisi lain Indonesia juga tengah menghadapi sorotan dunia karena kebijakan hilirisasi nikel. Pemerintah Indonesia bahkan saat ini tengah berperkara di WTO dengan Uni Eropa.
