Mahfud Ingatkan Bansos Bukan Bantuan Pemerintah Tapi Negara
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa bantuan sosial bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan bantuan negara. Hal tersebut disampaikan Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan saat menjawab pertanyaan salah satu peserta mengenai bansos dalam diskusi "Tabrak Prof".
"Bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara," katanya, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Ia menjelaskan bahwa penyelenggara negara sehari-hari adalah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mahfud pun menegaskan, bansos diberikan bukan atas kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum.
"Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah," katanya.
Menurut dia, bansos adalah kewajiban konstitusi yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar.
Di sisi lain, Mahfud juga mengakui bahwapenyaluran bansos selama ini memang tidak tepat sasaran. Ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos justru tidak mendapatkan. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bansos justru mendapatkannya.
"Ada orang yang sudah mati masih tercatat, dikirimi. Ada orang yang sudah bekerja, tidak lagi menjadi masyarakat miskin, sudah pergi dari desanya, masih dapat," katanya.
Menurut dia, ketidaktepatan penyaluran bansos bermuara pada persoalan administrasi kependudukan yang ke depan harus diperbaiki.
Program bantuan sosial atau Bansos di Tahun Pemilu menjadi polemik. Majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memicu kekhawatiran netralitas pemerintah.
