Koalisi Sipil Desak KPK Usut Korupsi Mirage untuk Pendanaan Kampanye
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari puluhan lembaga non pemerintah seperti Imparsial, Centra Initiative, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, SETARA Institute, ICEL, ICW, dan berbagai lembaga lain mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pembelian pesawat Mirage 2000-5.
Desakan ini bermula dari laporan media asing Meta Nex yang menerbitkan artikel berjudul, 'Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation', yang terbit pada Jumat (9/2/2024). Dalam artikel itu disebutkan adanya kesepakatan antara Prabowo dengan Qatar untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dengan total nilai US$ 792 juta atau setara dengan Rp 12,4 triliun.
Pemberitaan itu juga menyebutkan keterlibatan broker dari Ceko Excalibur International dan seorang mantan pilot angkatan udara dari Perancis. Kasus ini disebut-sebut tengah diselidiki oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa.
Dalam keterangan resminya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan KPK harus segera membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, terutama dari Uni Eropa (GRECO) untuk mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. "KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat publik dan politik," tulis koalisi, Sabtu (10/2/2024).
Koalisi menekankan KPK dapat memproses lebih lanjut kasus korupsi karena ada kerja sama internasional yang baik. Selain itu, koalisi juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan PPATK dakan rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat mengenai dugaan korupsi sebesar US$ 55,4 juta atau sebesar 7% dari nilai kesepakatan, yang diterima Prabowo Subianto sebagai bentuk kick-back, yang diduga digunakan untuk mendanai pilpres 2024.
Sebelumnya, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra membantah seluruh isi pemberitaan Meta Nex tersebut. Ia mengatakan berita tersebut adalah hoax atau kabar bohong yang dilakukan menjelang pencoblosan 14 Februari 2024. Menurut Yusril, pembelian tersebut tidak pernah terlaksana karena keterbatasan anggaran negara.
Adapun jet tempur tersebut pernah ditawarkan Qatar kepada Indonesia secara gratis pada 2009 lalu tetapi ditolak oleh Juwono Sudarsono yang menjabat menteri pertahanan saat itu karena pertimbangan biaya pemeliharaan yang tinggi. Tetapi ketika Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, wacana pembelian jet tempur itu menyeruak.
Pada Juni 2023, Prabowo mengatakan berhasil mendapatkan 12 unit pesawat tempur Mirage bekas itu lantaran memiliki hubungan baik dengan Qatar. "Ini sulit, banyak negara yang mau ambil. Alhamdulillah, dengan hubungan kita yang baik dengan Qatar, mereka kasih kepada kita. Teknologinya sudah sangat canggih dan mengarah kepada Rafale," kata Prabowo di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Kamis (15/6/2023) lalu.
Pada awal Januari 2024, Prabowo menunda pembelian 12 pesawat Mirage itu karena adanya keterbatasan fiskal pemerintah. Namun, menurut laporan media asing itu, Prabowo telah menerima sekitar US$ 20 juta dari total cashback sebesar 7%.
