Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Stabil Usai Pemilu, Rentan Korupsi

Guru Besar Ilmu Politik Ohio State University, R. William Liddle, menyatakan kemungkinan besar masa depan Indonesia akan tidak stabil usai Pemilu 2024. Implikasi ini ia bagi berdasarkan sisi ekonomi dan politik. 

Dari sisi ekonomi, ia memperkirakan kasus korupsi akan meningkat. Hal itu salah satunya dipicu dengan adanya rencana peningkatan rasio pajak 23% yang akan dijalankan pemerintahan baru. Di sisi lain ia menyebut belum ada kejelasan siapa yang akan mengisi posisi Menteri Keuangan.

Peneliti yang kerap disapa Bill Liddle ini menjelaskan Prabowo dipilih utamanya karena kinerja dan rancangan kerjanya di bidang ekonomi. Pemilihnya berharap Prabowo bakal melanjutkan program kerja Jokowi di bidang ekonomi, terutama bidang infrastruktur. 

“Itulah konteksnya, namun siapakah yang akan menjadi Menteri Keuangan? Apakah ia menganut ekonomi neoklasik atau populis? Soalnya salah satu janji kampanye Prabowo sendiri adalah menciptakan pemerintah yang anti neoliberalis,” kata Liddle dalam diskusi virtual yang diadakan Southest Asia Program Stanford University bertajuk Indonesia’s Landmark Election: What Happened, Why, and What’s Next, Rabu (21/2).

Neoklasik merupakan pemikiran ekonomi di mana pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Sementara itu neoliberalisme adalah kelanjutan dari liberalisme klasik, di mana perekonomian dijalankan secara bebas dengan mengurangi intervensi pemerintah.

Di sisi lain, ekonomi populis cenderung menghasilkan program yang condong kepada rakyat namun bila tidak diperhitungkan dengan matang bisa mengganggu stabilitas fiskal. Pertanyaan ini menjadi penting lantaran sejak era Presiden Soeharto, posisi Menteri Keuangan selalu diemban oleh ekonom neoklasik, kecuali di era Gus Dur. 

Nah, salah satu rencana Prabowo adalah meningkatkan rasio pajak menjadi 23%, sementara pada 2023 nilainya 10,21%. Menurut Bill, angka tax ratio 10% masih terlalu rendah agar Indonesia bisa berkembang dengan baik. 

Prabowo sendiri berencana mengalihkan pemungutan pajak oleh Presiden alih-alih Kementerian Keuangan seperti yang dilakukan sekarang. Bila Prabowo mengusung anti neoliberalis, berarti pemerintah turut campur dalam kehidupan masyarakat. 

“Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemungutan pajak dilakukan langsung oleh Presiden. Jadi ada kebutuhan yang jelas di sini. Saya khawatir kalau Prabowo mengambil kontrol itu, bakal ada korupsi besar-besaran,” kata Liddle. 

Saat ini pemilu telah memasuki tahapan penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum mengatakan hasil akhir pemilu berdasarkan perhitungan resmi akan diumumkan paling lama 20 Maret 2024. Meski begitu berdasarkan sejumlah hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 58 % suara. 

Hasil quick count ini tak jauh beda dengan hasil perhitungan KPU. Berdasarkan 70% data suara TPS yang telah masuk di sistem KPU pasangan Prabowo - Gibran unggul dengan 57% suara.