Koalisi Pendukung AMIN Bahas Hak Angket, Tak Dihadiri Surya Paloh

Amelia Yesidora
22 Februari 2024, 13:09
Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (Amin) Bambang Widjojanto (kiri), Deputi Hubungan Antarlembaga Putra Jaya Husain (kedua kiri), Juru Bicara Timnas Amin Refly Harun (kedua kanan), dan Tim IT Timnas Amin Aditya Halimawan (kanan) memberikan keterangan kepad
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (Amin) Bambang Widjojanto (kiri), Deputi Hubungan Antarlembaga Putra Jaya Husain (kedua kiri), Juru Bicara Timnas Amin Refly Harun (kedua kanan), dan Tim IT Timnas Amin Aditya Halimawan (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Anies mengatakan tiga partai pengusungnya solid memberikan dukungan. Ia menjelaskan partai pengusungnya akan menyiapkan data-data pendukung. "Di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," kata Anies.

Pada kesempatan yang sama, Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB pun menyampaikan hal senada dengan Anies. "Siap," katanya.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014, hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Usul hak angket bisa diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Namun, usul itu baru dianggap sah menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 50% anggota.

Koalisi pengusung Anies-Muhaimin menguasai 167 kursi DPR, dengan rincian Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PKS: 50 kursi. Kemudian koalisi pengusung Ganjar-Mahfud menguasai 147 kursi DPR, dengan rincian PDIP: 128 kursi dan PPP 19 kursi.

Jika digabungkan, koalisi pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menguasai 314 kursi. Porsinya sekitar 55% dari total kursi DPR periode 2019-2024 yang berjumlah 575 kursi.

Namun, di tengah kabar isu hak angket ini Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Minggu (18/2). Pertemuan ini memunculkan isu NasDem diajak bergabung dengan koalisi calon pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Halaman:
Reporter: Amelia Yesidora
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...