Mahfud MD Ogah Urus Hak Angket Kecurangan Pemilu: Itu Urusan Partai
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tak mau berkomentar banyak mengenai wacana hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Menurut Mahfud urusan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan kecurangan Pemilu merupakan urusan partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengenai esensi hak angket hasil pemilu 2024. Dalam pernyataannya Jimly menyebut usulan hak angket yang diajukan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sekadar gertakan politik.
"Saya ndak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai," kata Mahfud kapada wartawan di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2).
Di sisi lain, Mahfud mengatakan tak perlu ada keharusan untuk berkoordinasi dengan paslon terkait dengan wacana pengguliran hak angket. Ia menjelaskan penggunaan hak angket di DPR sepenuhnya menjadi urusan partai politik.
"Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR," kata Mahfud lagi.
Lebih jauh, Mahfud menyatakan dirinya enggan berkomentar terkait hak angket maupun interpelasi. Mantan Menko Polhukam itu menyebut dirinya tak punya kepentingan untuk berbicara mengenai hal itu.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan strategis. Sedangkan interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis serta berdampak luas.
"Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai. Mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu,” ujar Mahfud.
