AHY Dorong Partai Gelar Rekonsiliasi, Nilai Hak Angket Tak Produktif
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024. Menurut AHY rekonsiliasi lebih memiliki dampak dibanding wacana penggunaan hak angket tentang kecurangan pemilu.
“Pasca-Pemilu 2024 setelah mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus ditunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu (24/2).
Pandangan mengenai hak angket itu disampaikan AHY usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinasnya. Pertemuan itu digelar AHY dalam kapasitas dia sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Putra Presiden RI ke-6 itu mengatakan untuk saat ini tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket. Pandangan itu menurut AHY tidak didasarkan posisi Demokrat yang hari ini berada di barisan partai pendukung pemerintah.
AHY mengatakan sikap untuk tidak menggulirkan hak angket merupakan bagian dari bentuk penghormatan atas penghitungan suara yang masih berlangsung. Selain itu ia juga menyinggung perolehan suara pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang saat ini unggul jauh dibanding dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
"Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.
