AHY Dorong Partai Gelar Rekonsiliasi, Nilai Hak Angket Tak Produktif
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024. Menurut AHY rekonsiliasi lebih memiliki dampak dibanding wacana penggunaan hak angket tentang kecurangan pemilu.
“Pasca-Pemilu 2024 setelah mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus ditunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu (24/2).
Pandangan mengenai hak angket itu disampaikan AHY usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinasnya. Pertemuan itu digelar AHY dalam kapasitas dia sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Putra Presiden RI ke-6 itu mengatakan untuk saat ini tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket. Pandangan itu menurut AHY tidak didasarkan posisi Demokrat yang hari ini berada di barisan partai pendukung pemerintah.
AHY mengatakan sikap untuk tidak menggulirkan hak angket merupakan bagian dari bentuk penghormatan atas penghitungan suara yang masih berlangsung. Selain itu ia juga menyinggung perolehan suara pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang saat ini unggul jauh dibanding dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
"Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.
AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu lantaran selisih suara yang besar. Meskipun demikian, dia menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.
"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.
Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.
Usulan menggulirkan hak angket di DPR sebelumnya disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura dan Perindo itu menyebut hak angket perlu dilakukan untuk mengusut dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif selama pemilu 2024.
Menurut ketentuan hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada masyarakat. Dengan menggunakan hak ini, Ganjar mengatakan DPR bisa meminta KPU, dan Bawaslu menyelidiki kecurangan pemilu.
Usulan Ganjar disambut oleh partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Tiga partai pengusung Anies - Muhaimin yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan akan ikut mendukung hak angket bila jadi digulirkan oleh PDIP. Namun hingga kini PDIP belum mengumumkan sikap resmi terkait usulan Ganjar untuk menggelar hak angket.
