Jokowi Mulai Siapkan Program Prabowo, Dibolehkan dalam Aturan?
Presiden Joko Widodo mulai merancang transisi program pemimpin berikutnya pada 2025 mendatang. Jokowi bahkan menggelar sidang kabinet yang salah satu topiknya membahas rencana kerja tahun depan.
Salah satu program yang disinggung dalam rapat tersebut adalah makan siang gratis yang merupakan program dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
"Program yang menjadi quick win presiden terpilih nanti itu pos-posnya sudah bisa masuk," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat di Istana Negara terkait pangan, Senin (26/2).
Meski demikian, hal tersebut menjadi sorotan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud memprotes pembahasan karena belum ada pengumuman resmi pemenang Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sedangkan Co-captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengkritik pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet paripurna kemarin, Senin (26/2). Tom menyebut harus ada diskusi yang teknokratis dan transparan terkait program ini karena menyangkut orang banyak.
“Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis," kata Tom.
Sedangkan Jokowi mengatakan Persiapan tetap dilakukan meski saat ini pemerintah menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Adapun, Prabowo-Gibran saat ini unggul dalam penghitungan sementara.
Dibolehkan Aturan?
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang tak diatur boleh tidaknya presiden inkumben mempersiapkan program presiden terpilih. UUD 1945 hanya menyebutkan tugas Presiden, syarat menjadi Presiden, hingga masa jabatan Presiden itu sendiri.
