Rommy: Usai Lengser, Jokowi Butuh Jadi Ketum Partai Politik

Yuliawati
Oleh Yuliawati
28 Februari 2024, 17:45
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) dan Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) menghadiri perayaan HUT Partai Golkar ke-59 di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/11/2023).
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) dan Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) menghadiri perayaan HUT Partai Golkar ke-59 di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Button AI Summarize

Belakangan beredar kabar Presiden Joko Widodo bakal bergabung dengan Golkar. Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menilai Jokowi butuh memimpin partai politik untuk mempertahankan pengaruhnya.

Rommy mengatakan setelah masa tugasnya berakhir, Jokowi tak akan memiliki kekuasaan mempengaruhi presiden terpilih. "Jokowi tak punya grip (cengkeraman) kekuasaan yang kuat, karena bukan lagi presiden," dikutip dari podcast Total Politik, dikutip Rabu (28/2).

Kekuasaan politik Jokowi bisa terus dipegang bila dia menjadi pimpinan partai politik. "Kecuali kalau Jokowi masuk sebagai ketua umum, di situ ada extended power," kata Rommy.

Berdasarkan hasil perhitungan cepat lembaga survei dan perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meraih suara terbanyak. Rommy menilai kemenangan Prabowo-Gibran ini karena andil Jokowi.

"Tidak bisa kita tampik bahwa kemenangan Pak Prabowo itu karena totalitas Pak Jokowi," kata Rommy. Dia memuji Jokowi yang bermain total football untuk Prabowo Gibran, baik sebagai perancang strategi, mengatur timing hingga eksekusi strategi.

Rommy menilai tujuan Jokowi memilih mendukung Prabowo karena berharap program-programnya dilanjutkan, terutama pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun meski Jokowi berjasa untuk kemenangannya, tak ada legal standing yang mengharuskan Prabowo mengikuti keinginan bapak Gibran itu.

Bila Prabowo menjadi Presiden dia memiliki hak konstitusional mengatur pemerintah, termasuk mengubah kebijakan yang berbeda dengan Jokowi.

"Tergantung rasa ewuh pakewuh (sungkan), apa (Prabowo) menggunakan hak konstitusional dengan kebijakan berbeda atau tunduk dengan Jokowi," kata dia.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...