AHY: Demokrat Tegas Tolak Pengguliran Hak Angket di DPR
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan seluruh jajaran Demokrat kompak menolak usulan pengguliran hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
AHY yang juga menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu berpendapat bahwa pengguliran hak angket tak memiliki landasan dan urgensi yang cukup. Dia meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati proses perhitungan suara yang saat ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menolak hak angket karena tidak ada landasan atau urgensinya. Lantaran kita lihat bahwa Pemilu sudah dijalankan,” kata AHY kepada wartawan di sela Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Kamis (7/3).
Dia menilai usulan pengguliran hak angket merupakan hal yang sulit diterima. Ini karena jarak perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpaut jauh dari dua rivalnya.
“Saya sulit menerima ketika itu dipertanyakan. Kalau selisihnya sangat tipis mungkin bisa dipertimbangkan dengan kritis. Tapi kalau jaraknya seperti ini, saya pikir tidak ada urgensinya,” ujar AHY.
Merujuk pada hasil hitung real count KPU pada 5 Maret 2024 pukul 16.00. Perolehan suara Prabowo-Gibran berada di angka 58,82%. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjaring suara 24,49% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di angka 16,68%.
