Jokowi Minta Menteri Percepat Penyediaan Lahan untuk Investasi di IKN

Presiden RI Jokowi meminta anak buahnya mempercepat proses penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Jokowi memberikan arahan itu setelah menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN.

Kemudian, Presiden memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual-beli.

“Tadi saran dari Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia)—yang juga disepakati oleh Bapak Presiden—agar tanahnya dijual (kepada investor), harganya ditetapkan oleh Otorita IKN,” kata Basuki seusai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/3).

Presiden meminta proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan. “Itu tadi kalimat beliau: kerja cepat, tidak melanggar aturan. Beliau sendiri yang akan memonitor proses ini ke depan,” kata Basuki.

Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk disediakan desk khusus untuk pengaduan investor serta disiapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk berkomunikasi intensif dengan para investor.

“Jadi apakah satu PIC untuk (menangani) satu investor, atau lima investor, atau bahkan 10 investor, sehingga investor bisa berkomunikasi intensif dengan pejabat IKN yang ditunjuk sebagai PIC itu,” kata Basuki.

Menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, nilai investasi di IKN mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek mereka. “Tentu kita akan melanjutkan apa yang sudah di-groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin,” kata Bambang.

Pembangunan Hunian ASN

Basuki menjelaskan pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara atau ASN di Ibu Kota Nusantara dibangun secara bertahap. Pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke IKN pada Juli 2024.

“Pindah mulai Juli,” kata Basuki saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3).

Basuki menjelaskan bakal ada 12 menara hunian yang sudah selesai dibangun pada Juli ini, sehingga ASN sudah bisa dipindahkan untuk gelombang pertama. Jumlah menara hunian ini bakal terus bertambah hingga 47 menara pada Desember 2024.

“Kalau semua, itu Desember itu selesai 47 tower. Jadwalnya Juli 12 tower, lalu September atau Oktober, sisanya Desember selesai,” kata Basuki.

Menteri PUPR tersebut menjelaskan akan ada tiga ASN yang tinggal dalam satu unit, bila mereka masih belum menikah. Bila sudah berkeluarga, ASN itu akan tinggal bersama keluarganya.

Ia mengatakan tidak akan mencampurkan ASN perempuan dan laki-laki dalam satu unit. Di sisi lain, satu tower bisa dihuni ASN laki-laki dan perempuan. Ia juga enggan menjelaskan pembagian berdasarkan kepangkatan ASN.

Pernyataan Basuki ini memperbaharui pernyataan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas sebelumnya. Anas bilang, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Juli 2024 menjadi September 2024. Keterlambatan ini lantaran ada masalah ketersediaan tempat tinggal.

“Rencananya itu kan Juli. Kemudian, atas arahan dari Mensesneg yang terbaru, koordinasi dengan Kemenpan RB, Insya Allah nanti sebelum Oktober, kira-kira September," kata Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).

Jumlah hunian yang disiapkan pemerintah juga masih belum sesuai rencana, menurut Anas. Katanya akan ada 9.000 ASN yang bakal dipindahkan dalam gelombang pertama, namun jumlahnya berkurang.

“Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," ujarnya.