Membaca Simpang Jalan Surya Paloh - Anies, Dalam Bayang Koalisi Besar
Membuat ringkasan dengan AI
Keberlanjutan eksistensi Koalisi Perubahan tengah mendapat sorotan usai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyampaikan selamat kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ucapan itu disampaikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo - Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Tak hanya memberi selamat, Surya Paloh juga menyatakan menerima hasil Pemilu 2024. Sikap inilah yang membuat para pendukung goyah dan dianggap berseberangan dengan pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Sehari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu, Anies - Muhaimin mendaftarkan secara resmi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diterima dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 pukul 09.02 WIB.
Mengenai gugatan ke MK itu, Surya Paloh sebenarnya juga telah menyatakan sikap. Dalam konpers yang sama, ia mengatakan partainya mendukung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang keduanya sepakat bakal menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya pikir kita sepakat dari apa yang kita gambarkan tadi upaya kita untuk mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya,” kata Surya Paloh.
Meski menyatakan dukungan terhadap upaya mengajukan gugatan ke MK, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai perbedaan sikap antara Surya Paloh dan Anies-Muhaimin dalam menanggapi hasil pilpres cukup terasa. Ia menilai ada perbedaan kepentingan antara partai politik dan pasangan calon terhadap hasil pemilihan.
Menurut Arifki Anies-Muhaimin memperjuangkan hak pribadi dan pendukungnya yang tidak puas dengan hasil pemilihan. Sementara Nasdem mempertimbangkan kepentingan partai bersama presiden dan wakil presiden terpilih.
Lebih jauh ia melihat langkah dua kaki Surya Paloh menunjukkan sinyal Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin terbuka. Ini karena Nasdem lebih awal mengakui kemenangan Prabowo-Gibran dari parpol koalisi 01 dan 03.
"Nasdem memperkuat legitimasinya untuk ikut dengan pemerintahan selanjutnya. Pada sisi lain, mungkin saja Nasdem menilai ini pilihan realistis yang ada saat ini, “ kata Arifki pada Kamis (21/3).
Ia pun menilai partai politik di Koalisi Perubahan punya agenda masing-masing pasca Pilpres. Kepentingan untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran tidak hanya datang dari sinyal Nasdem.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurut dia juga punya ruang setara untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru. Hal ini terlihat dari pujian yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dua menteri kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PKB, yakni Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak Cak Imin.
Pada awal pekan ini, Senin (18/3), Ida dan Abdul Halim menghadap Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Dua elit PKB itu melaporkan capaian perolehan suara nasional partai pada Pileg tahun ini kepada Jokowi. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi dan sambutan positif terkait capaian PKB pada pemilu tahun ini.
Selain memberikan ucapan selamat, Jokowi juga menyampaikan titip salam kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Ini bisa menjadi simbol politik Jokowi untuk PKB," ujar Arifki.
Di sisi lain, Arifki juga melihat PKS tengah membaca kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Peluang ini kian terbuka karena PKS sudah lama menjadi partai oposisi dan punya kedekatan dengan Prabowo.
“Saat ini, Nasdem, PKS, dan PKB meskipun tidak menolak ruang gugatan di MK. Pada sisi lainnya, tentu juga membaca peluang politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru," kata Arifki.
Prabowo Ingin Bangun Koalisi Besar
Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju (KIM) berupaya membangun koalisi besar untuk membangun kekuatan di Parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jajaran pengurus KIM telah menjalin komunikasi dengan partai politik di luar koalisi pengusung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden atau pilpres 2024.
“Kami akan terus membangun koalisi besar dengan berbagai macam partai politik yang ada di Senayan, dan komunikasi itu sekarang sudah berlangsung,” kata Muzani di sela konferensi pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu (20/3).
Muzani melanjutkan, upaya KIM untuk menambah partai ke keanggotaan koalisi pendukung Prabowo-Gibran saat ini cenderung berjalan positif. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ada partai politik yang akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju. “Komunikasi sedang berlangsung dan hasilnya positif,” ujar Muzani.
Dia meyakini akan ada partai politik yang akan bergabung ke KIM. Meski begitu Muzani tidak menyebutkan secara spesifik partai mana yang akan merapat. "Insyaallah (ada tambahan partai),” kata Muzani.
Adapun sejumlah partai diprediksi masuk koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di masa depan. Beberapa partai seperti Nasdem, PKB, hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diproyeksikan akan bergabung. Hal ini membuka kemungkinan kursi oposisi hanya tersisa untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PKS.
"Kalau kita lihat, Nasdem dan PKB tak punya DNA oposisi," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin kepada Katadata.co.id, Senin (19/2).
Adapun PPP juga disebutnya berpotensi bergabung jika lolos ambang batas parlemen. Ini karena suara PPP terlalu kecil untuk berperan sebagai oposisi ataupun penyeimbang.
Sedangkan peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal memprediksi PDIP dan PKS juga akan menjadi oposisi. Alasannya, kedua partai ini punya pengalaman sebagai oposisi.
Nicky mengatakan salah satu faktor yang bisa membuat partai banteng beroposisi dengan Prabowo adalah sikap yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia menilai kubu Prabowo akan mengajukan tawaran politik dari kepada PDIP.
