Ditanya Ketua MK, Risma Mengaku Tak Berani Usul Anggaran BLT El Nino
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku Kementerian yang dipimpinnya tak berani mengusulkan anggaran Bantuan Langsung Tunal (BLT) El Nino. Hal itu diungkapkan Risma saat hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pillres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).
Penjelasan Risma disampaikan menjawab pertanyaan Ketua MK Suhartoyo soal usalan bansos El Nino. Ia menjelaskan, Kemensos tak berwenang mengusulkan anggaran karena mempertimbangkan situasi keuangan.
"Kami enggak berani mengusulkan (anggaran El Nino), bapak Yang Mulia," kata Risma.
Risma mengatakan Kemensos tak tak berani mengusulkan karena tak mengetahui kondisi keuangan apakah memungkinan atau tidak. Ia pun mengatakan, hal itu pun terjadi untuk tahun-tahun sebelumnya.
"Kami berani, biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya," kata Risma.
Dalam penjelasan awal, Risma mengatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) el nino disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan telah diberikan pada akhir 2023 lalu.
"Ini disetujui DPR melalui kesimpulan rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos pada Selasa, 7 November 2023," kata Risma.
Risma mengatakan pemberian bansos tak boleh terlambat karena masyarakat miskin perlu makan. "Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak terlambat dalam menyalurkan," kata Risma.
Ia mengatakan sebanyak 98,5% belanja Kemensos diberikan untuk program bansos. Meski demikian, anggaran kementerian tersebut turun dari Rp 87,2 triliun pada 2023 menjadi Rp 79,2 triliun pada 2024.
"Ini karena BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.
Sebelumnya, Suhartoyo menanyakan apakah anggaran bansos El Nino merupakan kebijakan pemerintah atau secara khusus merupakan usulan Kemensos. Begitu pula dengan alokasi anggarannya.
"Kalau terkait dengan anggaran tahun yang akan berjalan, untuk El Nino itu Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri atau itu memang harus diusulkan juga dari kementerian terkait?" Kata Suhartoyo bertanya.
Dalam sidang tersebut, selain Risma dihadirkan pula Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
