Hakim MK Tanya 4 Menteri Alasan Buwas Dicopot dari Posisi Bos Bulog
Buat ringkasan dengan AI
Pergantian Direktur Utama Perum Bulog menjadi sorotan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Saat sidang sengketa Pilpres 2024, Hakim MK Arief Hidayat mempertanyakan adanya pergantian Dirut Bulog dari Budi Waseso ke Bayu Krisnamurthy dalam waktu yang dianggap penting.
Pertanyaan ini dilontarkan Arief kepada empat menteri yang datang ke Sidang MK hari ini. Arief mempertanyakan hal tersebut karena Bulog ikut berperan dalam penyaluran bantuan sosial terutama pangan.
"Pada saat-saat kritis, Dirut Bulog Budi Waseso diganti, faktor apa yang jadi latar belakang?" kata Arief saat sidang PHPU di MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Arief menjelaskan Hakim MK ingin mengetahui latar belakang pencopotan Buwas dan hubungannya dengan dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo.
"Ada pergantian Dirut Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, apa yang ada di balik itu," katanya.
Agenda persidangan hari ini adalah meminta keterangan empat menteri. Keempatnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sejumlah pertanyaan juga dilontarkan para hakim kepada para menteri. Hakim MK Saldi Isra memmpertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo gencar mengunjungi Jawa Tengah belakangan ini.
"Apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya," kata Saldi bertanya pada 4 menteri tersebut.
Sedangkan Arief mempertanyakan kepada Airlangga potensi dampak bantuan sosial kepada kenaikan suara Golkar. Ia menyinggung pembahasan sidang PHPU sebelumnya yang menyebut bahwa pemberian bansos lebih berdampak untuk Pileg dibanding Pilpres.
"Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata Arief dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (5/4).
