Jokowi Evaluasi Pelaksanaan Mudik 2024, Minta Jumlah Kereta Ditambah
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan mudik 2014. Dalam rapat, Jokowi menginstruksikan Kementerian Perhubungan membenahi sejumlah hal demi memperbaiki pelaksanaan arus mudik.
Beberapa yang menjadi catatan adalah meningkatkan jumlah armada Kereta Api Indonesia (KAI), memperbanyak fasilitas pelabuhan, dan memperluas rest area guna meningkatkan pelayanan arus mudik dan balik lebaran tahun depan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Jokowi memerintahkan untuk menambah jumlah armada KAI untuk memperlancar arus mudik dan balik lebaran tahun depan. Hal ini mengacu pada hasil survei pemerinah yang menunjukkan kereta api (KA) sebagai moda transportasi unggulan masyarakat.
"Masyarakat paling senang naik kereta api tapi jumlahnya terbatas. Pak Presiden setuju agar KAI menambah jumlah kereta api," kata Budi saat ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).
Kementerian Perhubungan mencatat total pemudik tahun ini mencapai 193,6 juta orang atau bertambah hampir 70 juta orang dari tahun sebelumnya. KAI mencatat jumlah penumpang pada periode 31 Maret sampai dengan 21 April 2024 mencapai 4.398.125 penumpang. Rinciannya, sebanyak 3.748.886 penumpang KA jarak jauh dan 649.239 penumpang KA lokal.
Jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024 selama 22 hari ini meningkat 14% dibanding angkutan Lebaran 2023 sebanyak 3.841.954 penumpang. Adapun okupansi penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024 mencapai 104% dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 4.222.058 tempat duduk. Khusus untuk KA Jarak Jauh okupansinya mencapai 114% dengan tempat duduk yang disediakan sebanyak 3.283.204 unit.
Tiket yang terjual melebihi kuota tempat duduk karena adanya penumpang dinamis yakni terdapat penumpang yang naik di stasiun antara. Contohnya, adanya penumpang yang bepergian antara kota dengan kereta api relasi Jakarta - Surabaya.
Perbanyak Pelabuhan Penyeberangan
Jokowi juga menyetujui peningkatan jumlah pelabuhan penyeberangan di beberapa tempat di Jawa Timur seperti Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi dan Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo. Selain itu, Jokowi juga meminta penambahan sandaran kapal atau terminal penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten.
"Perlu ada beberapa titik yang ditambahkan sehingga masyarakat tidak menumpuk," kata Budi.
Jokowi juga memerintahkan dirinya untuk menambah kapal untuk tiap-tiap pelabuhan terfavorit saat arus mudik dan balik lebaran. Kapal-kapal tambahan itu harus memiliki kapasitas muat dan kecepatan yang lebih besar dan kencang. "Sehingga daya angkut dan kecepatan itu memberikan hasil yang baik," ujar Budi.
BUMN bidang transportasi laut PT ASDP Indonesia Ferry mencatat realisasi total penumpang mencapai 4,14 juta orang dan lebih dari 1 juta unit kendaraan yang dilayani selama periode lebaran.
Durasi itu terhitung mulai 3 April 2024 atau H-7 hingga 18 April 2024 atau H+7 lebaran di delapan lintasan pantauan nasional. Adapun jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 159 unit kapal.
Pelabuhan Merak-Bakauheni adalah lintasan dengan total produksi tertinggi pada periode H-7 hingga H+7 dengan total penumpang mencapai 2,38 juta orang dan 531 ribu unit kendaraan. Diikuti lintasan tertinggi kedua, Ketapang-Gilimanuk dengan total penumpang mencapai 1,17 juta orang dan 314 ribu unit kendaraan.
Perbanyak rest area
Budi Karya juga mendapat amanah untuk menambah jumlah rest area di beberapa titik strategis arus mudik dan balik lebaran. Di antaranya rest area Tol Cipali, Jawa Barat dan rest area Tol Merak, Banten.
Selain menjadi lokasi istirahat para pemudik, rest area juga diperuntukkan sebagai tempat menunda volume kendaraan yang menuju ke suatu tempat. Fungsi tersebut diyakini dapat menguraikan kemacetan di jalan tol.
Guna merealisasikan penambahan rest area, ujar Budi, Jokowi juga telah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimulyono untuk membebaskan tanah di sejumlah lokasi strategis.
Budi mengatakan akan ada 10 sampai 15 wilayah yang menjadi target pembebasan dengan masing-masing luas tanah 5 hektare (ha) per wilayah. "5 ha untuk rest area saja, nanti suatu waktu ini menjadi suatu lahan yang bermanfaat untuk membuat rest area," ujarnya.
