DPR Panggil Menteri Nadiem Hari Ini Bahas Polemik Kenaikan UKT Sarjana
Ringkasan
- KSPN melaporkan tiga pabrik tekstil di Kabupaten Bandung, Subang, dan Tangerang berencana melakukan PHK terhadap 4.000 karyawan karena penurunan permintaan. Pabrik terbesar yang terkena dampak adalah produsen sepatu di Tangerang dengan rencana PHK terhadap lebih dari 2.400 pekerja.
- Penyebab utama PHK adalah penurunan permintaan, dengan pabrik sepatu di Tangerang mengalami penurunan permintaan ekspor dan pabrik serat dan benang di Subang dan Bandung mengalami kegagalan produk baru di pasar domestik. Kedua pabrik ini juga menghadapi persaingan dari produk impor.
- KSPN memproyeksikan tren PHK di industri tekstil dan produk tekstil akan terus berlanjut karena pasar domestik yang masih dibanjiri barang impor akibat Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024 yang melonggarkan impor.
Membuat ringkasan dengan AI Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah pendidikan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada Selasa (21/5). Diagendakan, Nadiem dan Komisi X DPR akan menggelar rapat kerja berkaitan dengan polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah universitas negeri.
Dalam rapat kerja tersebut juga akan membahas mengenai kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN. "Kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker)," dikutip dari laman resmi DPR, Selasa (21/5).
Sebelumnya Komisi X telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Kamis (16/5) lalu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan telah dibentuk. Panja tersebut dibentuk untuk menggali penyebab kenaikan UKT belakangan.
Dede mengatakan setelah dibentuk Panja diperkirakan akan bekerja dalam waktu 3 sampai 4 bulan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT. Panja nantinya akan memanggil sejumlah pihak untuk menggali akar masalah kenaikan UKT naik.
Menurut Dede pemanggilan pihak terkait penting agar Komisi X DPR bisa memperoleh rekomendasi yang tepat untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ia menyebutkan asas keadilan dalam pembiayaan pendidikan harus diterapkan.
"Jangan sampai pendidikan malah menjebak (mahasiswa) untuk berutang. Selain mengkaji ulang pembiayaan perguruan tinggi, kami juga akan mengevaluasi pembiayaan baik di pendidikan dasar dan juga menengah," kata Dede.
