Istana Nilai Penempatan Kerabat Presiden di BUMN Hal Wajar
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penempatan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai hal wajar. Ia menyebut penempatan itu merupakan bentuk kepercayaan negara pada kemampuan mereka.
"Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, ya seperti itu," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).
Pernyataan itu disampaikan Ngabalin menjawab sejumlah kritik terhadap keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Pengangkatan itu menambah daftar kerabat Jokowi di lingkaran petinggi BUMN.
Ponakan Presiden Jokowi lainnya adalah Joko Priyambodo yang diangkat menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.
Kerabat Presiden Jokowi berikutnya yang duduk di perusahaan pelat merah juga didapat Sigit Widyawan. Suami dari sepupu Jokowi itu kini menjabat Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.
Ngabalin yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, menyebut kritik terhadap kerabat Jokowi sebagai sebuah masukan. "Kalau pengamat itu kan namanya juga pengamat, mengamati dari jauh kan? Mengamati," ujarnya.
Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan. Ia pun memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi. "Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh," ucapnya.
Dia pun mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik. Sebelumnya kritik terhadap penempatan kerabat presiden di jajaran komisaris dan direksi BUMN juga disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
