DPR Panggil Kominfo dan BSSN Besok, Usut Kebocoran Pusat Data Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Badan Sandi Siber Negara (BSSN). Hal ini agar lembaga negara tak saling tuduh dalam masalah kebocoran Pusat Data Nasional.
“(Pemanggilan pada Kamis, 27 Juni) sore ya, ini kan lagi ada fit and proper test untuk Lembaga Sensor Film. Selesai itu sekitar jam 16.00 atau 17.00 WIB,” kata Ketua Komisi I Meutya Hafid pada wartawan di Kompleks DPR, Rabu (26/6).
Meutya mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam keamanan data negara tidak saling menuduh. Ia mengatakan masalah ini adalah tanggung jawab bersama.
“Masalah belum beres malah jadi saling tuduh duluan? Saling tuduh itu kan perlu energi, beresin masalah ini perlu energi luar biasa,” ujarnya.
Kominfo mengatakan sejumlah layanan pemerintahan mulai pulih setelah adanya gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan bilang, ada tiga layanan yang sudah berangsur pulih.
“Tiga layanan yang sudah berangsur pulih yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan layanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata Samuel dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (26/6).
Samuel mengatakan pemulihan layanan publik itu dilakukan setelah adanya kerja sama antara Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan TelkomSigma.
Menurut Samuel menyatakan, proses pemulihan jangka pendek dilakukan dengan mengembalikan layanan di disaster recovery center (DRC) Sementara dengan menggunakan data backup PDNS 1 dan PDNS 2.
“Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant PDNS 2,” ujar Samuel.
Sementara itu, Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia Tbk Herlan Wijanarko menjelaskan layanan PDNS didukung dua pusat data yang berada di Tangerang dan Surabaya. Juga ada satu DRC yang bersifat cold backup di Batam.
Selain gangguan di PDN, terbaru data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan Indonesia Automatic Finger Identification System (INAFIS) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bocor dan diperjualbelikan di situs gelap atau dark web. Pelaku peretasan meminta tebusan hingga US$ 7.000 dolar atau sekitar Rp 114 juta.
Informasi dugaan kebocoran data diungkap akun X @falconfeedsio. Menurut akun tersebut pelaku peretasan adalah hacker dengan nama Samaran Moonz Haxor.
Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.
