Pusat Data Terganggu, Bagaimana Nasib Rekaman Bantuan Kemensos?

Serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terjadi pada akhir Juni lalu membuat gangguan layanan sejumlah kementerian dan lembaga. Meski begitu, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan tidak ada gangguan dalam pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) usai terjadi serangan siber pada pusat data nasional (PDN).

"Ya data kami itu aman. Sampai sekarang kami masih bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan baik," kata Risma seperti dikutip, Selasa (2/7). 

Di sisi lain Risma mengatakan ia tak ingin takabur merespons terkait keamanan data. Kementerian Sosial menurut dia akan mengikuti arahan selanjutnya terkait pencadangan data sehingga tidak ada satupun masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang dirugikan bila ada gangguan siber.

Menurut data terakhir yang dipublikasikan oleh Kemensos pada Mei 2024 terdapat 140.054.921 jiwa yang terdata di DTKS. Jumlah ini merupakan gabungan dari data daftar awal DTKS sebanyak 118.681.953 jiwa dan data usulan baru sebanyak 21.372.968 jiwa.

Risma pun meminta para hacker untuk tidak mengganggu data Kemensos karena berkaitan dengan masyarakat miskin. Bersamaan dengan itu ia yakin tim di Kemensos melakukan pengamanan data secara maksimal. 

Sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0. Hingga Selasa (25/6) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2.

Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi berupa forensik digital. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menargetkan pemulihan pusat data nasional rampung pada akhir Juli.