Jokowi Minta BPK Ikut Kawal Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Presiden Joko Widodo berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) iktu mendukung transisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan dukungan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan.
"Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Jokowi pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Senin (8/7) dikutip dari Antara.
Jokowi juga ingin BPK melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah serta membangun sistem yang akuntabel. Ia juga berjanji kepada BPK bahwa pemerintahan selanjutnya akan serius memperhatikan rekomendasi auditor negara.
"Saya minta menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," katanya.
Sedangkan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Ini merupakan opini WTP kedelapan sejak 2016.
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023. LKPP terdiri dari satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen menguatkan pondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” kata Kepala BPK Isma Yatun.
Namun Jokowi mengingatkan bahwa capaian ini bukan prestasi, tetapi kewajiban yang harus dijalankan pemerintah. "Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara," kata Jokowi.
