Bahas Tambahan Anggaran Prajurit, DPR dan Kemenhan Rapat Tertutup
Buat ringkasan dengan AI
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan menggelar rapat tertutup pada Rabu (10/7). Rapat dihadiri oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, beserta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah usulan penambahan uang operasional prajurit TNI. Anggaran khusus ditujukan untuk prajurit yang bertugas di Papua.
"Tadi kami ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Politikus Partai Golkar itu menyebut usulan kenaikan uang operasional sebanyak Rp 97 ribu per hari. Usulan itu didasari harga kebutuhan di Papua yang relatif mahal.
"Di sana mahal-mahal, dan kita tahu di sana banyak konflik. Sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," kata Meutya.
Meutya menyebut keputusan akhir nantinya ada di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya kebutuhan penambahan uang operasional itu tak menjadi bagian RAPBN 2025.
"Itu di luar yang 2025, karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," katanya.
Di sisi lain, Panglima TNI Agus Subiyanto membenarkan adanya fokus anggaran untuk menangani beberapa hal di Papua yang disebutnya cukup kompleks. Ia mengatakan terdapat isu yang perlu dibahas cukup intens.
Menurut Agus salah satu masalah yang jadi perhatian di Papua adalah penanganan separatis bersenjata. Selain itu juga masalah kesejahteraan masyarakat.
