Puan Kritik Kondisi Penegakan Hukum: No Viral, No Justice
Buat ringkasan dengan AI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyentil kehadiran pemerintah sehingga masyarakat mengambil inisiatif sendiri ketika negara terlambat merespons permasalahan yang ada, terutama soal hukum.
Hal itu diungkapkan Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).
Puan mengatakan, masyarakat membutuhkan kehadiran negara dalam selama permasalahan yang dihadapi. Namun, negara kerap lambat bahkan tak hadir di tengah permasalahan itu, sehingga masyarakat memilih untuk memviralkan.
"Rakyat mengambil inisiatifnya sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial, no viral, no justice," kata Puan.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat.
"Saatnya bagi lembaga kekuasaan tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat," kata dia.
Di sisi lain, Puan menjanjikan DPR berkomitmen untuk memenuhi harapan rakyat tersebut. Ia menekankan, melalui fungsi-fungsinya, DPR akan berupaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik.
"Marilah kita anggota DPR RI yang terhormat terus bekerja dengan komitmen untuk terus membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan dan berdemokrasi dengan keadaban," kata dia.
