Berita Puan Maharani Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kembali terpilih menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia akan menjabat untuk lima tahun mendatang.

Puan Maharani sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPR periode 2019-2014. Sebelum itu, ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nama lain yang disebut masuk paket pimpinan DPR adalah Saan Mustopa dari Nasdem, Faisol Riza dari PKB, dan Adies Kadir dari Golkar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menangis saat berpidato di Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada Senin (30/9). Ia minta maaf atas kinerja DPR lima tahun terakhir.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dan Ketua Parlemen Papua Nugini Job Pomat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama antar parlemen.

Puan juga meminta masyarakat tak menghubungkan pemecatan Tia sebagai bentuk rasa tidak suka PDIP kepada KPK

Dalam pembukaan IAPF 2024, Ketua DPR Puan Maharani menyerukan peran lebih besar parlemen Indonesia dan Afrika dalam memperjuangkan perdamaian dan kesejahteraan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani tak menjanjikan akan mengebut pembahasan rancangan undang-undang (RUU) mengenai perampasan aset.

PDIP membuka peluang mengusung tokoh yang bukan kader partai banteng di pilkada Jabar. Nama Anies Baswedan masuk bursa.

Ketua DPR Puan Maharani membahas kondisi usai Pemilu saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8).

Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR mengatakan, Pemilu yang berkualitas tidak hanya dapat dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih saja.

Puan menilai tak ada gerakan yang ingin mengambil alih partainya dari kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati.

Puan dan Pimpinan DPR RI akan bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, usai menggelar Sidang Tahunan MPR/DPD/DPR RI.

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar peraturan baru yang tengah disusun OJK terkait pinjol mengutamakan aspek perlindungan masyarakat.

Puan mengatakan negara kerap lambat bahkan tak hadir di tengah permasalahan, sehingga masyarakat memilih untuk lewat jalur viral.