Sri Mulyani soal Anggaran IKN Era Pemerintahan Prabowo: Tolong Bersabar
Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan kepastian soal komitmen anggaran yang diusulkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menyebut, alokasi dana untuk IKN di era Prabowo nantinya masih dalam proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
"Untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial, baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti akan dituangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar," kata Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (5/8).
Sri Mulyani mengatakan postur kerangka APBN 2025 yang akan diumumkan pada 16 Agustus nantinya tidak jauh berbeda dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR pada 6 Juni lalu.
Saat itu, KEM PPKF telah disepakati oleh Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
"Untuk postur APBN 2025 diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ujar Sri Mulyani.
Program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang telah mendapatkan kepastian dana di APBN 2025 yakni program makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun. Kebijakan khusus selebihnya akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo nantinya.
"Mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," kata Sri Mulyani.
Kubu Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, Kalimantan Timur meski anggaran besar disiapkan untuk program makan bergizi gratis.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan pembangunan IKN merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh presiden.
Drajad mengatakan Prabowo tetap berkomitmen karena wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Sehingga, Prabowo akan melanjutkan pengembangan IKN setelah dilantik menjadi presiden pada pertengahan Oktober mendatang.
Dia menepis anggapan atau narasi yang menyebut Prabowo tidak bakal melanjutkan proyek IKN karena terbentur oleh kepentingan menjalankan program makan bergizi gratis.
"IKN itu salah satu legasi terbesar Presiden Jokowi. Kalau gosip ini itu, biar saja. Tidak produktif jika kebanyakan mengkonter gosip," kata Drajad lewat pesan singkat kepada Katadata.co.id pada Selasa (11/6).
Dalam dokumen visi dan misi bertajuk 'Bersama Indonesia Maju', pasangan Prabowo - Gibran berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
Penyelesaian proyek IKN dinilai penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Prabowo optimistis pembangunan proyek IKN Nusantara dapat rampung dalam waktu 15-20 tahun. Perhitungannya kebutuhan alokasi anggaran US$ 1,5 miliar atau sekira Rp 23,2 triliun per tahun.
"IKN ini nilainya kan kedengarannya besar, sekarang anggaran untuk infrastruktur saja sudah mendekati 300 triliun dalam APBN, apakah IKN bukan infrastruktur?" ujar Prabowo saat mengisi dialog capres di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Gedung Dewan Pers Jakarta pada Kamis (4/1).
