Golkar Gelar Rapat Pleno Besok, Tentukan Pejabat Ketum Pengganti Airlangga

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno menentukan pelaksana tugas ketua umum partai pada Selasa (13/8). Pleno digelar setelah Airlangga Hartarto resmi mengumumkan secara resmi mundur dari tampuk pimpinan partai pada Minggu (11/8). 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu secara de jure surat pengunduran diri Airlangga masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam rapat pleno,

"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Doli saat jumpa pers seperti dikutip, Senin (12/8). 

Menurut Doli, jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, otomatis secara de jure dan de facto dia resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai. Doli merupakan salah satu pengurus pusat Partai Golkar yang berada di rumah dinas Airlangga, kompleks Menteri Widya Chandra saat Airlangga mengumumkan pengunduran diri. 

Doli mengakui kabar pengunduran diri Airlangga mengejutkan buat mereka. Namun, ia  memastikan roda organisasi tetap berjalan karena secara de facto urusan kepartaian saat ini dikerjakan 11 wakil ketua umum partai sesuai bidangnya masing-masing.

Sebelas wakil ketua umum itu, di antaranya Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafidz kompak meminta seluruh kader tetap tenang dan menjaga soliditas. Ia berharap situasi di internal partai tetap kondusif terutama pada masa-masa menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

Tekanan Eksternal 

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla, mengatakan tidak mengetahui alasan mundurnya Airlangga. Ia menduga adanya tekanan eksternal meski tidak menepis kemungkinan Airlangga memiliki alasan pribadinya sendiri. 

Menurut Jusuf Kalla, selama ini Airlangga berhasil memimpin Golkar pada Pemilu 2024 dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR dari 85 menjadi 102. Ia tidak melihat adanya alasan dari internal, dari para kader, untuk mendesak Airlangga mundur, kecuali ada tekanan dari fungsi yang lebih kuat lagi. 

Ia mengingatkan Golkar untuk solid dan tetap menjaga marwah partai dengan tetap melaksanakan agenda kepengurusan partai seperti yang telah disiapkan. Golkar sebelumnya telah merencanakan akan menggelar musyawarah nasional (Munas) pada Desember 2024.

“Harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu," kata dia.

Di sisi lain, Jusuf Kalla juga merespons isu yang menyebutkan bahwa Airlangga akan digantikan Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BPKM, lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini JK menegaskan bahwa ketum Golkar harus berasal dari kader internal.

"Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi," ujarnya. 

Menurut Jusuf Kalla, sampai pada Rapim/Munas Desember mendatang, Ketum Golkar akan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt.).