Jokowi Dinilai Berpeluang Kuasai Golkar Lewat Lengsernya Airlangga

Pergeseran kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto dinilai bisa menjadi momentum Presiden Joko Widodo masuk ke partai tersebut.  Sejumlah pakar politik menilai gejolak internal partai berlambang beringin itu bagian dari upaya Jokowi menata kekuatan politik setelah masa habis jabatan.

Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai saat ini Jokowi bisa dikatakan berpeluang sukses mengambil alih Partai Golkar. Ia memprediksi Jokowi atau putra sulungnya bisa mendapatkan jabatan strategis di partai beringin.

"Kelihatannya skema Jokowi menguasai Golkar berhasil. Dibantah atau tidak," kata Ujang lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (14/8).

Ujang mengatakan Musyawarah Nasional Golkar pada pekan ketiga Agustus nanti hanya akan menjadi forum pengukuhan kubu Jokowi di partai beringin. Dalam hal ini, ia memprediksi Bahlil Lahadalia yang bisa memimpin.

Proyeksi tersebut diperkuat oleh hitung-hitungan Bahlil yang telah mengantongi dukungan dari 34 ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar untuk maju sebagai ketua umum.

"Karena skenarionya seperti itu. Jadi Bahlil akan dengan mudah jadi Ketua Umum Golkar. Tak ada lawan," ujar Ujang.

Makna Kebut Munas

Perubahan kepemimpinan di Partai Golkar berdampak pada percepatan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) partai, yang awalnya dijadwalkan pada Desember, kini dimajukan ke 20 Agustus 2024. Munas akan dilaksanakan bersamaan dengan Rapimnas pada hari yang sama.

Pakar komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo beranggapan adanya campur tangan presiden merupakan upaya Jokowi meningkatkan daya tawar politik setelah tak lagi menjabat sebagai presiden.

Kunto menilai posisi Jokowi dapat turun signifikan setelah 20 Oktober. Ini karena Jokowi tidak memiliki naungan partai politik (parpol) seusai bersitegang dengan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep dianggap belum memiliki kekuatan berarti karena tidak memiliki kader yang duduk di DPR.

"Terpilihnya Agus saat ini dan Bahlil nanti, mengindikasikan bahwa campur tangan Jokowi berhasil," kata Kunto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (14/8).

Kunto menjelaskan kedudukan di sebuah parpol dapat membuka akses daya tawar kekuasaan politik seseorang. Munas Golkar yang dipercepat juga dilihat sebagai momentum untuk menyesuaikan jadwal Jokowi yang akan segera mengakhiri masa jabatannya dalam beberapa bulan ke depan.

"Mengapa yang seharusnya Munas itu Desember lalu dimajukan? ada dua momentum. Pilkada dan pergantian presiden," ujar Kunto.

Kunto menjelaskan, Munas Golkar yang dipercepat juga disinyalir berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama dengan tanggal pendaftaran calon pada 27 Agustus.

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep digadang-gadang bakal ikut berlaga dalam Pilkada tahun ini. Dia telah mendapat dukungan dari Gerindra untuk maju di Pilgub Jawa Tengah bersama Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal (Irjen) Ahmad Luthfi.

Sedangkan Bobby Nasution selaku menantu Jokowi juga akan berlaga dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Bobby bakal berhadapan dengan Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumut yang diusung oleh PDIP.

"Untuk bisa punya kekuatan politik yang diperhitungkan, maka mau tidak mau, Jokowi harus punya parpol yang punya kursi di DPR, dan Golkar adalah satu-satunya opsi," ujar Kunto.

Jokowi Bantah Cawe-cawe

Sinyal adanya keterlibatan pihak eksternal terhadap lengsernya Airlangga juga diungkap oleh mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Ia menyebut tidak ada alasan dan dorongan dari internal partai yang memaksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mundur.

Politisi Golkar yang baru saja mengundurkan diri, Jusuf Hamka juga ragu mundurnya Airlangga merupakan keinginan pribadi yang bersangkutan. Jusuf sebelumnya disiapkan Airlangga untuk berlaga di Pilkada Jawa Barat.

"Saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Jusuf Hamka usai menyerahkan surat pengunduran dirinya di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (12/8).

Namun, Jokowi menepis tudingan yang menyebut dirinya punya peran dalam peristiwa mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketum Golkar. Ia mengatakan setiap partai memiliki mekanisme kepemimpinannya sendiri.

"Tidak ada (cawe-cawe)," ujarnya kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).